Gus Lilur: Muktamar NU ke-35 Jadi Pijakan NU Tetap Penjaga Moral RI
Tokoh muda NU, Gus Lilur, menegaskan Muktamar NU ke-35 harus menjadi pijakan bagi Nahdlatul Ulama untuk terus berperan sebagai penjaga moral Republik Indonesia, bukan sekadar ajang pemilihan internal organisasi.
Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menegaskan bahwa Muktamar ke-35 NU harus menjadi pijakan utama bagi organisasi ini untuk terus berperan sebagai penjaga moral Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Gus Lilur di Jakarta pada hari Kamis, menyoroti pentingnya peran NU yang melampaui sekadar forum pemilihan ketua umum dan rais aam, melainkan sebagai penentu arah moral bangsa.
Menurut Gus Lilur, NU merupakan pilar fundamental yang telah berjasa besar dalam pendirian dan keberlangsungan negara Indonesia hingga saat ini. Ia menekankan bahwa kontribusi NU tidak hanya berasal dari pidato para nasionalis di kota-kota besar, melainkan juga dari doa, fatwa, serta pengorbanan para kiai di pesantren-pesantren pelosok yang tak terhitung jumlahnya.
Sejarah mencatat, para ulama NU telah menjaga keutuhan Indonesia dengan pengaruh moral mereka bahkan sebelum republik ini memiliki tentara yang kuat atau birokrasi yang rapi. Hal ini menunjukkan bahwa peran NU sebagai legitimasi moral yang kokoh bagi berdirinya Indonesia sangatlah krusial dan tidak bisa diabaikan dalam setiap fase perjalanan bangsa.
Kontribusi Historis NU dalam Membangun Moral Bangsa
Gus Lilur mengingatkan bahwa Indonesia berdiri karena jasa besar para ulama NU, yang kontribusinya seringkali terlupakan dalam narasi sejarah modern. Para kiai di pesantren-pesantren kampung telah memberikan dukungan moral dan spiritual yang tak ternilai bagi kemerdekaan bangsa, membentuk karakter kebangsaan yang kuat.
Ia mencontohkan hubungan erat antara Presiden pertama RI Soekarno dengan pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana Bung Karno sering meminta pandangan dari Kiai Hasyim untuk berbagai persoalan kenegaraan. Dukungan ulama NU bukan sekadar dukungan politik, melainkan sebuah legitimasi moral yang kokoh bagi berdirinya negara, menunjukkan kepercayaan rakyat pada pemimpinnya.
Disebutkan bahwa dalam banyak catatan sejarah, para pemimpin RI memahami dukungan ulama NU sebagai legitimasi moral, bukan hanya sekadar dukungan politik. Dengan demikian, NU sejak awal mengambil posisi yang dekat dengan rakyat dan negara, tetapi tidak pernah tunduk menjadi alat negara, menjaga independensi moralnya.
Sikap ini menunjukkan independensi dan komitmen NU untuk selalu berada di jalur moral, menjaga kepentingan bangsa di atas segalanya, serta memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan tetap terjaga.
Menjaga Integritas Muktamar ke-35 NU dari Politik Elektoral
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menetapkan jadwal pelaksanaan Muktamar ke-35 NU pada tanggal 1 hingga 5 Agustus 2026. Forum tertinggi ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang memperkuat peran NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, sebelumnya telah menyampaikan harapannya agar muktamar tidak dijadikan sebagai ajang batu loncatan untuk kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Pesan ini telah berulang kali ditekankan selama hampir lima tahun kepemimpinannya di PBNU.
Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU akan mengupayakan agar muktamar dapat berjalan murni sebagai forum organisasi, bebas dari intervensi politik elektoral. Hal ini penting untuk menjaga marwah NU dan fokus pada tujuan utamanya sebagai organisasi yang mengayomi umat.
Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa Muktamar ke-35 NU benar-benar menjadi momentum refleksi dan penentuan arah strategis organisasi, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan atau kepentingan politik sesaat.
Sumber: AntaraNews