Gerindra tak puas jawaban Mendagri soal pengaktifan kembali Ahok

Gerindra tak puas jawaban Mendagri soal pengaktifan kembali Ahok. Muzani menilai, partai pengusul angket beranggapan Mendagri tidak konsisten dalam mengambil keputusan soal pemberhentian kepala daerah yang tengah berperkara hukum seperti tersangkut korupsi dan narkoba. Semisal, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo.

2017-02-23 16:53:24

Hak Angket Ahok

Partai Gerindra merasa tidak puas dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo soal pengaktifan kembali Basuki T Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II pada Rabu (22/2). Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Tjahjo perlu memberikan penjelasan lanjutan terkait status Ahok.

"Saya kira penjelasan Mendagri kemarin itu lebih merupakan penjelasan yang belum cukup keseluruhan. Sehingga menurut hemat kami perlu ada penjelasan lanjutan yang harus diperjelas kembali," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2).

Empat partai, yakni PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat mengajukan hak angket 'Ahok Gate' untuk menggali perjelasan pemerintah soal pengembalian jabatan Ahok. Pasalnya, Mendagri tetap bersikeras keputusan yang diambil soal jabatan Ahok sesuai UU Pemerintah Daerah.

Muzani menilai, partai pengusul angket beranggapan Mendagri tidak konsisten dalam mengambil keputusan soal pemberhentian kepala daerah yang tengah berperkara hukum seperti tersangkut korupsi dan narkoba. Semisal, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho karena tersangkut kasus suap dana bansos.

"Para pengusul mengatakan bahwa ini ada problem tentang keputusan pemerintah thdp persoalan ini yang inkonsisten antara keputusan pemberhentian sementara kepala daerah yang satu dengan yang di sini. Ada satu kepala daerah, gubernur, bupati diberhentikan baru menjadi tersangka diberhentikan," ujarnya.

"Ada yang tertangkap oleh BNN, baru satu hari, hari kedua diberhentikan, bahkan bukan pemberhentian sementara, tapi pemberhentian tetap. Alasannya karena persoalan narkoba. Kan kita semua setuju karena kita ingin persoalan narkoba persoalan serius," tambahnya.

(mdk/rnd)