LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. POLITIK

Gerindra sebut verifikasi faktual parpol pemborosan uang negara

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menganggap adanya proses verifikasi faktual sebagai pemborosan uang negara. Bahkan menurutnya, Presiden Jokowi seharusnya marah terhadap MK dengan adanya putusan semua partai wajib diverifikasi ulang.

2018-01-12 23:01:00
Uji materi
Advertisement

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menganggap adanya proses verifikasi faktual sebagai pemborosan uang negara. Bahkan menurutnya, Presiden Jokowi seharusnya marah terhadap MK dengan adanya putusan semua partai wajib diverifikasi ulang.

"Pak Jokowi harusnya marah sama MK, ini beban berat dan pemborosan uang negara," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/1).

Riza menyebut, verifikasi parpol yang lama akan menambah biaya yang sangat besar. "Ini menambah biaya yang bukan puluhan miliar. Ini ratusan bahkan triliun. Harusnya MK memahami kondisi bangsa saat ini. Ada cara solusi untuk tidak perlu verifikasi faktual saat ini. Dan itu memberikan penghematan APBN," ujarnya.

Advertisement

Riza beranggapan verifikasi faktual terhadap seluruh parpol peserta pemilu 2019 akan merubah tahapan yang sudah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masa kampanye yang tadinya satu tahun sudah dipotong menjadi enam bulan.

Wakil Ketua komisi II DPR ini memberi beberapa opsi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak mengadakan proses verifikasi faktual. Setidaknya ada tiga opsi yang ia tawarkan.

"Ada beberapa solusi di antaranya bahwa putusan ini diberlakukan pada pemilu berikutnya. Jadi yang sekarang tidak perlu verifikasi faktual. Yang kedua, bisa diputuskan bahwa tahapan (pemilu) ini direvisi. Tahapan disesuaikan dengan sisa waktu yang ada bila memungkinkan. Tapi sejauh yang saya tahu berat bagi KPU, sulit. Yang ketiga proses verifikasi faktualnya dibuat sesederhana mungkin, yang penting substansinya tidak hilang," paparnya.

Advertisement

Terkait hal itu, Riza sebagai Wakil Ketua komisi II akan segera menggelar rapat dengan mengundang KPU dan pemerintah untuk memutuskan bagaimana solusi dari implikasi putusan MK terkait verifikasi faktual.

"Selasa (pekan depan) mungkin akan kita undang KPU, bersama Kemendagri dan pemerintah. Kita akan putuskan, ditindaklnjuti dengan revisi PKPU kemudian baru apakah perlu pelaksanaan verifikasi faktaul atau tidak dan lain sebagainya," tandasnya.

Baca juga:
PKS sebut verifikasi faktual parpol lama hanya buang anggaran
Soal verifikasi faktual, PAN sebut putusan MK ganggu persiapan Pemilu 2019
Soal Pilpres 2019, PKS berikan jatah capres pada Gerindra
Ambang batas Capres 20%, PKS pastikan koalisi dengan Gerindra dan PAN
Usai putusan MK soal PT, Demokrat tetap pertimbangkan usung kadernya di Pilpres 2019

(mdk/bal)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.