Gerindra: Kami selalu dikibulin sama Jokowi
Martin menyoroti pernyataan Jokowi yang tak konsisten.
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengaku kecewa dengan sikap Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) soal kabinet ramping dan menteri rangkap jabatan. Menurut dia, Jokowi sudah berbohong terkait dua hal tersebut.
Martin mengatakan, awalnya Jokowi bilang bakal merampingkan kabinet. Kenyataannya, tidak ada yang dirampingkan, kabinet tetap 34 seperti masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kami selalu dikibulin sama Jokowi, dia satu bulan lalu bilang kabinet ramping, anggarannya hemat untuk gunakan uangnya untuk energi, tapi sama saja, dikibulin kami," kata Martin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/9).
Termasuk soal koalisi tanpa syarat yang selalu didengungkan oleh Jokowi-JK saat kampanye dulu. Menurut Martin, sekarang Jokowi-JK melakukan bagi-bagi kursi menteri, bahkan menyiapkan kursi untuk koalisi Merah Putih yang mau bergabung.
"Kemudian ini juga katanya bukan kabinet yang bagi-bagi menteri ke partai, nah tetap saja bagi-bagi juga kan," tegas dia.
Terakhir soal kebohongan Jokowi, Martin juga mengingatkan ketika Jokowi ingin menteri harus lepas jabatan dari partai politik. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu Jokowi malah tak masalah jika menteri juga menjabat di parpol.
"Kepada menteri-menteri nanti jangan ikuti kebohongan Jokowi seperti ini. Jadi ini sebenarnya ini enggak bisa dipegang omongan Jokowi ini," kata anggota Komisi III DPR ini.
Martin amat menyayangkan sikap Jokowi yang tidak konsisten. Menurut dia, ini awal yang tidak baik bagi pemerintahan Jokowi-JK. "Ini satu permulaan yang tidak baik Jokowi sudah mengingkari janjinya berkali-kali, satu kabinet ramping, tidak bagi-bagi kursi, ini permulaan yang tidak baik," ujarnya.
Baca juga:
4 Menteri strategis dari profesional buat hindari konflik
Kabinet Jokowi terlalu gemuk, Indonesia sulit jadi negara maju
4 Orang ini percaya diri jadi menteri Jokowi
Cerita polling menteri Jokowi, banyak orang coba intervensi
Politikus PDIP: Aneh jika parpol pendukung tak dapat menteri