LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. POLITIK

Gara-Gara Corona, Pembahasan Omnibus Law di DPR Kemungkinan Ditunda

Dia menyebut penyebabnya ditunda karena selama pembahasan memerlukan melibatkan banyak pihak dari berbagai unsur. Sehingga tidak diharapkan terjadi penularan virus saat pembahasan Omnibus Law.

2020-03-16 17:05:12
Omnibus Law
Advertisement

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan Omnibus Law kemungkinan ditunda karena penyebaran Virus Corona atau Covid-19. Saat ini, DPR telah menerima draf tersebut tetapi masih belum memulai pembahasan.

"Kami tidak menutup kemungkinan untuk menunda pembahasan dari RUU ini apabila diperlukan. Untuk kebaikan bersama dan menghindari penyebaran virus corona ini," katanya kepada wartawan, Senin (16/3).

Dia menyebut penyebabnya ditunda karena selama pembahasan memerlukan melibatkan banyak pihak dari berbagai unsur. Sehingga tidak diharapkan terjadi penularan virus saat pembahasan Omnibus Law.

Advertisement

"Karena pembahasan dari RUU Omnibus Law ini akan melibatkan banyak pihak dari berbagai unsur masyarakat. Sehingga rentan terjadi penularan virus atau hal-hal lain yang tidak diinginkan," terang Waketum Gerindra itu.

DPR masih belum menentukan jadwal pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Dia memastikan akan membahas Omnibus Law setelah masa sidang kembali dibuka. Pihaknya juga mengkaji kemungkinan dibahas tak melalui tatap muka.

"Apakah pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibahas secara tatap muka atau virtual," tutupnya.

Advertisement

Baca juga:
Kadin Akui Ada Pemotongan Pesangon di Omnibus Law Cipta Kerja
PKS Ungkap Isi Pertemuan SBY dan Sohibul Iman
PKS dan Demokrat Belum Tentukan Sikap Soal Omnibus Law
DPR Diminta Transparan Sampaikan Progres Omnibus Law
Pihak Menolak Didorong untuk Dialog, Omnibus Law Harus Dilihat Utuh dan Jernih
Istana soal Omnibus Law: Presiden Tidak Ada Maksud Rugikan Buruh

(mdk/fik)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.