FX Rudy minta Jokowi keluarkan Perppu agar Pilkada tak diundur

Hal ini karena keterbatasan kewenangan Plt akan membuat kebijakan-kebijakan pemerintahan juga terbatas.

2015-08-05 12:15:42

Pilkada Serentak

Adanya calon tunggal di tujuh daerah pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak membuat pemerintah pusing. Rapat terbatas yang diadakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga belum mengambil keputusan apa pun. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih memilih untuk mendapatkan kesepakatan dari DPR, MPR, dan perwakilan partai politik.

Di Solo, sahabat dekat Jokowi yang juga Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudyatmo (Rudy) pun angkat bicara. Mantan wali kota Solo itu mendesak Jokowi segera mengeluarkan regulasi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), agar polemik calon tunggal dalam pilkada tak berkelanjutan.

"Kalau dengan calon tunggal, pilkada harus ditunda sampai 2017, akan terjadi kekosongan pemimpin daerah. Ini tentu akan berdampak pada perkembangan suatu daerah, karena kewenangan pelaksana tugas (Plt) wali kota itu sangat terbatas. Makanya kami meminta kepada presiden segera menerbitkan Perppu, agar para calon bisa ikut Pilkada serentak 9 Desember 2015," ujar Rudy, di Solo, Rabu (5/8).

Calon wali kota Solo yang diusung PDIP ini menegaskan, keterbatasan kewenangan Plt akan membuat kebijakan-kebijakan pemerintahan juga terbatas. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan suatu daerah. Rudy menilai tidak adanya lawan bagi para calon incumbent bukan karena unsur politik, namun dikarenakan calon lain enggan atau bahkan merasa sudah tidak mampu lagi melawan mereka. Sehingga para calon ini memilih untuk tidak mencalonkan sebagai kepala daerah.

"Bagaimanapun para incumbent yang memiliki kejujuran, bisa melayani rakyat yang akan mencalonkan lagi ini harus mendapat apresiasi dari pemerintah," pungkasnya.

(mdk/hhw)