Fakta Unik PPP: AD/ART Tak Berubah Sejak 1973, Muhammad Mardiono Resmi Jadi Ketum di Tengah Muktamar Ricuh
Muhammad Mardiono terpilih secara aklamasi sebagai Ketum PPP periode 2025-2030 dalam Muktamar ke-10 yang diwarnai kericuhan, memicu pertanyaan tentang stabilitas partai.
Muhammad Mardiono secara resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) definitif untuk periode 2025-2030. Pemilihan ini berlangsung dalam Muktamar ke-10 partai yang diselenggarakan di Jakarta pada 27 September, meskipun diwarnai insiden kericuhan. Proses aklamasi menjadi jalan pintas untuk menentukan kepemimpinan partai di tengah situasi yang mendesak.
Keputusan untuk memilih Mardiono secara aklamasi diambil setelah pimpinan sidang menilai kondisi Muktamar berada dalam situasi darurat. Beberapa kader dilaporkan mengalami cedera di bagian kepala dan bibir akibat kericuhan tersebut, bahkan ada yang harus dilarikan ke rumah sakit. Situasi ini mendorong percepatan pengambilan keputusan demi menjaga stabilitas jalannya Muktamar partai.
Mardiono menegaskan bahwa langkah aklamasi ini bertujuan untuk menyelamatkan proses demokrasi internal partai dari hal-hal yang tidak konstitusional. Ia juga menyatakan akan menindaklanjuti insiden kericuhan melalui proses hukum. Sebanyak 80 persen peserta Muktamar menyetujui percepatan pemilihan ketua umum secara aklamasi.
Proses Aklamasi dan Kericuhan Muktamar
Pemilihan Ketua Umum PPP dalam Muktamar ke-10 di Jakarta tidak berjalan mulus. Dinamika sengit terjadi, terutama saat pembahasan tata tertib, yang kemudian berujung pada kericuhan. Pimpinan sidang, Amir Uskara, menjelaskan bahwa keputusan aklamasi diambil setelah seluruh peserta muktamar menyepakati pemilihan Muhammad Mardiono.
"Saya bacakan, saya langsung meminta kesepakatan. Mereka setuju dan saya ketuk palu," ujar Amir Uskara, mengonfirmasi legitimasi keputusan tersebut. Meskipun demikian, insiden kekerasan sempat terjadi, menyebabkan sejumlah kader terluka. Mardiono menyatakan bahwa insiden ini akan diselidiki lebih lanjut.
Muhammad Mardiono mengungkapkan bahwa kericuhan tersebut telah menyebabkan beberapa kader mengalami luka. "Ini nanti akan kita lanjutkan dengan proses hukum. Dalam demokrasi tidak boleh diciderai oleh hal-hal yang tidak konstitusional," kata Mardiono. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah mengetahui adanya kelompok yang ingin mengambil alih secara paksa sejak dua minggu sebelumnya.
Pimpinan Sidang dan Ketua Panitia Pelaksana mempercepat proses pemilihan ini, sebuah langkah yang dibenarkan oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Sekitar 80 persen dari total peserta Muktamar menyatakan persetujuan untuk mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi, menunjukkan dukungan mayoritas terhadap keputusan tersebut.
Dukungan Kader dan Komitmen Mardiono
Terpilihnya Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP tidak lepas dari dorongan kuat dari mayoritas pengurus wilayah. Mardiono sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mendeklarasikan pencalonan atau membentuk tim sukses untuk posisi tersebut. Dukungan ini datang melalui berbagai forum, termasuk rapat kerja wilayah (Rakerwil) dan rapat pimpinan wilayah (Rapimwil) yang diadakan sebelumnya.
Sebanyak 30 ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP dilaporkan hadir dalam Muktamar dan memberikan dukungan penuh terhadap Mardiono. Hal ini menunjukkan konsolidasi dukungan yang signifikan dari tingkat daerah. Dorongan ini menjadi landasan kuat bagi Mardiono untuk menerima amanah kepemimpinan partai.
Mardiono menyatakan kesiapannya untuk memimpin partai jika memang organisasi memanggil. "Kalau memang organisasi ini memanggil, ya itu sudah menjadi kewajiban saya," ucap Mardiono, menunjukkan komitmennya terhadap partai. Pernyataan ini mencerminkan rasa tanggung jawabnya untuk membawa PPP ke arah yang lebih baik.
Komitmen Mardiono juga terlihat dari upayanya untuk memastikan proses hukum terkait kericuhan akan berjalan. Ia menekankan pentingnya menjaga konstitusionalitas dalam setiap proses demokrasi internal partai. Hal ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan mencegah insiden serupa terulang di masa depan.
Investigasi Kericuhan dan Pembentukan Formatur
Menanggapi insiden kericuhan yang terjadi, Muhammad Mardiono memastikan akan ada penyelidikan menyeluruh. Ia menyebutkan keberadaan rekaman CCTV yang akan membantu pihak kepolisian dalam melakukan investigasi. "Ada CCTV, tentu polisi akan melakukan penyelidikan. Kami sudah tahu sejak dua minggu terakhir ada kelompok-kelompok yang ingin secara ilegal mengambil alih secara paksa," jelasnya.
Langkah ini menunjukkan keseriusan partai untuk menjaga ketertiban dan menegakkan aturan hukum. Penyelidikan diharapkan dapat mengungkap dalang di balik kericuhan dan mencegah tindakan serupa di masa mendatang. Keamanan dan integritas proses demokrasi internal partai menjadi prioritas utama.
Selain pemilihan Ketua Umum, Muktamar X PPP juga membentuk formatur yang akan mendampingi Mardiono dalam menyusun struktur kepengurusan. Formatur ini terdiri atas lima perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan tiga perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Pembentukan formatur ini penting untuk memastikan representasi yang luas dalam kepengurusan baru.
Rangkaian kegiatan partai akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis yang dijadwalkan pada Senin (29/9). Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kader dan pengurus. PPP, yang berdiri pada tahun 1973, dikenal dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang belum pernah diubah dalam setiap Muktamar, termasuk pada forum yang ke-10 ini, menunjukkan konsistensi dalam landasan organisasinya.
Sumber: AntaraNews