Fadli Zon kesal Jokowi kembali campuri urusan internal Golkar & PPP

Fadli Zon sebut pemerintah sengaja pecah belah parpol kemudian diminta mendukung pemerintah.

2016-01-13 17:56:19

Kisruh Golkar

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon geram pemerintah terkesan kembali merecoki masalah internal partai. Hal tersebut terkait pemanggilan kedua kubu dari partai yang bersengketa yaitu PPP dan Golkar ke Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Janganlah konflik Parpol yang awalnya karena campur tangan pemerintah, dipelihara pemerintah, kemudian dijadikan blackmail oleh pemerintah terhadap Parpol itu. ‎Parpol tidak boleh dicampurtangani oleh pemerintah. Itu urusan Parpol bersangkutan. Walaupun ada surat Menkum HAM, tapi harusnya administratif bukan menganalisa masuk ke dalam internal," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1).

Wakil ketua DPR ini menyangka secara perlahan pemerintah berusaha menggeser agar semua partai berbalik arah untuk berkoalisi. Menurut Fadli, modus tersebut awalnya dilakukan dengan kuasa memberikan Surat Keputusan agar sah di mata hukum.

"Pemerintah tidak boleh campur tangan, mengobok-obok, memecah Parpol. Kemudian, mungkin, memaksa ‎Parpol untuk mendukung pemerintah baru partai itu diakui. Itu berbahaya. Itu merusak demokrasi," tuturnya.

‎Fadli menegaskan, bahwa dengan beragamnya suara Parpol, maka otomatis dinamika demokrasi akan semakin bagus. Dia mengecam tindakan pemerintah yang seolah menjadikan seluruh Parpol satu warna.

"Saya bilang kepada presiden, jangan rusak demokrasi kita. Demokrasi kita itu adalah yang lahir dari pemilu, artinya rakyat. Tidak mungkin ada demokrasi tanpa ‎Parpol. Kalau negara tidak ada Parpol berbahaya. Kalau negara Parpol tunggal itu berbahaya," pungkasnya.

Sebelumya, Jokowi mengundang Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono ke Istana untuk membahas konflik Golkar. Sehari setelahnya, Jokowi memanggil Djan Faridz dan Romahurmuziy untuk membicarakan konflik PPP. Namun pihak yang bersengketa itu tidak dipertemukan bersama, melainkan bergantian untuk berbincang dengan Jokowi.

(mdk/rnd)