Eks Wasekjen Golkar Sebut Cepat Lambatnya Munas Berada di Tangan Airlangga
"Tak ada yang bisa memperlambat atau mempercepatnya, semuanya ada di DPP dalam hal ini Ketua Umum," kata Lalu.
Waktu pelaksanaan Musyarawah Nasional Partai Golkar menjadi polemik. Sejumlah kader yang menjadi pendukung calon Ketum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendorong agar Munas digelar lebih cepat. Sementara, DPP sedianya menggelar Munas pada Desember 2019 mendatang.
Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lalu Mara Satriawangsa menilai cepat lambatnya pelaksanaan Munas berada di tangan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
"Tak ada yang bisa memperlambat atau mempercepatnya, semuanya ada di DPP dalam hal ini Ketua Umum. Mau di desak seperti apa, kalau Ketua Umum tidak tanda tangan undangan pleno harian, ya tak bisa juga," kata Lalu kepada merdeka.com, Kamis (18/7).
Lalu menjelaskan, ada mekanisme yang diatur dalam AD/ART sebelum Munas digelar, yakni Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Rapimnas, kata dia, juga harus didahului dengan Rapat Pleno Harian. Keseluruhan proses jelang Munas tergantung dari Ketum dan Sekjen Partai Golkar.
"Munas tidak akan ada bila tidak ada Rapimnas. Dan Rapimnas tidak akan ada bila tidak ada Rapat Pleno Harian. Rapat Pleno Harian tidak ada kalau tidak ada undangan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen," ujarnya.
"Baik pleno, Rapimnas dan Munas tata caranya sudah diatur dalam AD/ART Partai Golkar," sambung Lalu.
Di lain hal, Lalu juga berbicara soal wacana aklamasi pemilihan Ketum Golkar saat munas. Diduga ada pihak di internal Golkar yang merancang skema aklamasi untuk pemilihan ketum.
Lalu menilai aklamasi sebenarnya sah dan dibenarkan menurut AD/ART partai. Namun, menurut dia, sebaiknya jalur musyawarah mufakat didahulukan terlebih dahulu ketimbang voting.
"Kalau mengacu AD/ART, aklamasi atau bahasa AD/ART musyawarah mufakat. Itu memang dibenarkan dan ada mekanisme atau tahapannya," ungkap dia.
Airlangga mengatakan penyelenggaraan Munas Golkar akan dibahas dalam Rapat Pleno. Hingga hari ini belum ada kepastian kapan pleno digelar oleh pihak DPP.
Dalam deklarasi calon ketua umum, mereka mendesak Munas segera dilaksanakan sebelum bulan September. Airlangga menegaskan, Munas bakal diselenggarakan pada Desember.
"Belum waktunya itu panitia menentukan dan belum ada panitianya. Munas Desember," kata Airlangga.
Baca juga:
Kekalahan Jokowi di Basis Golkar Dinilai Bakal Pengaruhi Dukungan ke Airlangga
Airlangga Soal Bamsoet Deklarasi Caketum Golkar: Munas Saja Belum
Politikus Senior Golkar Sebut Suara Dewan Pembina Tidak Untuk Satu Calon Ketum
Luhut Pandjaitan Minta Airlangga Hentikan Upaya Aklamasi di Munas Golkar?
Airlangga Akui Bertemu Empat Mata dengan Luhut Pandjaitan