Merdeka.com - Kedua calon utama Ketua Umum Partai Golkar saling berebut restu Presiden Joko Widodo. Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo telah menghadap ke Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Pengamat politik The Habibie Center, Bawono Kumoro menilai dukungan moril Jokowi penting dalam suksesi kepemimpinan partai Golkar. Kendati Jokowi mengaku tidak bakal ikut campur, Bawono mengingatkan kembali proses Airlangga Hartarto bisa menjadi ketua umum menggantikan Setya Novanto yang berkasus.

"Sebagaimana ketika terjadi suksesi dari Setnov kepada Airlangga Hartarto beberapa tahun lalu," ujar Bawono kepada wartawan, Kamis (18/7).

Menurut Bawono, Pemilu 2019 bisa menjadi evaluasi Jokowi terhadap dukungan politik kepada Airlangga. Salah satunya, Airlangga gagal memenangkan Jokowi-Ma'ruf di basis Golkar seperti Sulawesi Selatan dan Riau.

"Dalam konteks itu kekalahan Presiden Jokowi di pemilihan presiden kemarin di sejumlah provinsi basis politik Partai Golkar seperti Sulawesi Selatan dan Riau boleh jadi akan mempengaruhi pemberian dukungan moril dan politik tersebut," jelas Bawono.

Kekalahan itu, kata Bawono, bisa menjadi pertimbangan Jokowi, apakah masih nyaman dengan kepemimpinan Airlangga di Golkar atau tidak.

"Hal itu akan menjadi salah satu penentu dari penilaian Presiden Jokowi apakah Airlangga Hartarto masih dapat diandalkan atau tidak, dalam membantu mengarungi lima tahun pemerintahan mendatang. Terutama menghadapi berbagai dinamika politik di DPR RI dalam proses pembuatan undang-undang atau kebijakan," kata Bawono.

Maka dari itu, Bambang Soesatyo alias Bamsoet berpeluang mendapatkan restu dari Jokowi. Apabila Jokowi sudah merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan Airlangga.

"Peluang itu ada, apabila perasaan comfort (nyaman) Presiden Joko Widodo terhadap kepemimpinan Airlangga Hartarto berubah," kata Bawono.

Di sisi lain, Jokowi membutuhkan Golkar sebagai partai dengan kursi terbanyak ke dua di parlemen. Bawono mengatakan, Golkar dan PDIP menjadi andalan Jokowi di parlemen selama periode kedua untuk membahas APBN dan pengesahan undang-undang.

"Karena itu menjadi Ketua Umum Partai Golkar juga berarti menjadi salah satu bagian penting lingkaran dalam Presiden Jokowi," kata Bawono.