Airlangga Hartarto

Airlangga mengatakan, pemerintah sudah mempertimbangkan dengan seksama keputusan untuk kembali memperpanjang PPKM yang seharusnya berakhir pada 25 Januari karena melihat penambahan angka positif Covid-19 yang belum menunjukkan penurunan signifikan.

Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2020 mendatang. Pada PPKM periode II ini, terdapat aturan yang ditambahkan.

Jika sudah dinyatakan layak, maka penyintas bisa melakukan donor di hari yang ditentukan. Untuk pengambilan 400-500 cc darah, kata Airlangga, dirinya butuh waktu 45 hingga 50 menit.

Airlangga bercerita, di hari H, tekanan darah dan hemoglobinnya dicek kembali. Setelah itu, barulah plasma darahnya diambil.

Airlangga juga menegaskan agar tidak ada pemalsuan vaksin yang bisa membahayakan masyarakat. Jika ada yang melanggar hal-hal tersebut, dirinya meminta agar melaporkannya ke pihak yang berwenang.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto sempat menjadi perbincangan hangat lantaran tidak mengumumkan dirinya pernah terkonfirmasi positif Covid-19. Sikap tersebut menuai pro dan kontra.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Indonesia saat ini memiliki 30.000 vaksinator dengan 3.000 rumah sakit dan 10.000 puskesmas, sehingga hal ini menjadi kekuatan pemerintah untuk melancarkan program vaksinasi.

Pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada perusahaan dan para pegawainya melakukan program vaksinasi Covid-19 secara mandiri. Tujuannya agar seluruh masyarakat bisa mendapat vaksin Covid-19 dengan cepat.

"Kita berharap kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Indonesia dan Amerika Serikat selama ini dapat lebih ditingkatkan dan membawa manfaat bagi kedua negara," kata Airlangga yang juga menjabat Menko Perekonomian.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) Airlangga Hartarto menargetkan, ada penambahan jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang go digital atau terintegrasi dalam sistem elektronik.

"Sehingga kalau rata-rata 30 pasien per hari, maka bisa 1 juta per hari dilakukan vaksinasi," katanya.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan tetap memberikan bantuan permodalan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ini berdasarkan hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melakukan akselerasi vaksinasi Covid-19 melalui program vaksin mandiri. Program ini pernah dicetuskan dari hasil diskusi Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membagikan pengalamannya ketika mendonorkan plasma konvalesennya untuk pasien yang masih dalam perawatan Covid-19. Dia mengatakan, butuh waktu kurang dari satu jam untuk bisa melakukan donor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, plasma darah yang ada di Palang Merah Indonesia (PMI) saat ini jumlahnya masih sedikit. Di mana, dalam satu bulan hanya mampu mengantongi sekitar seribu dari target yang diperlukan sebanyak lima ribu plasma.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, dalam perpanjangan ini pemerintah mengizinkan operasional mal dan restoran diperpanjang hingga pukul 20.00 WIB. Sementara sektor lainnya masih tetap mengikuti aturan sebelumnya.

Pemerintah sedang menyusun regulasi dan teknis vaksinasi Covid-19 mandiri yang akan dilakukan oleh perusahaan kepada karyawannya.

Dia menuturkan untuk aturan perkantoran dan belajar mengajar tetap pada peraturan PPKM yaitu 75 persen Work From Home (WFH) dan melalui daring. Kemudian disektor esensial termasuk industri tetap 100 persen beroperasi.

Dia menjelaskan dari 7 provinsi masih ada yang meningkat 5 provinsi. Kemudian terdapat 2 yang alami penurunan yaitu Banten dan Yogyakarta.

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali hingga 8 Februari 2020 mendatang. Adapun pemberlakuan ini akan dimulai pada 26 Januari 2020 atau selama 2 minggu ke depan.