Airlangga Hartarto

Menteri Airlangga menilai peningkatan konsumsi biodiesel dalam negeri melalui mandatori B30 pada 2020 dapat mempengaruhi harga minyak kelapa sawit (CPO) di pasar internasional. Dengan demikian, petani kelapa sawit tidak perlu khawatir akan jatuhnya harga CPO di pasar internasional karena kelebihan produksi.

"Justru aneh kalau ada pandangan ketua umum partai tidak boleh merangkap sebagai menteri," ujarnya.

Porsi jatah menteri telah ditetapkan, di mana 45 persen untuk partai politik dan 55 persen profesional. Dari 45 persen jatah parpol diisi oleh partai pendukung.

Dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin nanti, kabarnya juga diisi politikus non koalisi. Partai Gerindra menjadi kandidat kuat.

Golkar Dapat 3 Menteri: Airlangga, Agus Gumiwang dan Satya Wira Yudha. Airlangga sebelumnya enggan membocorkan komposisi menteri untuk Partai Golkar. "Tentu kalau yang namanya bocoran kayak ujian nasional ya sebaiknya tidak dibocorkan," ujar Airlangga di Kompleks Parlemen.

Wakil Ketua Bakumham: Golkar Butuh Airlangga. Golkar sangat membutuhkan sosok ketum yang mumpuni dalam segala sektor mulai dari penguasaan organisasi sampai dengan pendekatan akar rumput untuk menyambut aspirasi rakyat.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, setuju dengan usulan Menteri Luhut Binsar Panjaitan terkait kendaraan dinas pejabat gunakan mobil listrik tahun depan. Dia menjelaskan pengadaan mobil listrik tersebut adalah wewenang Kemensetneg.

Kementerian Perindustrian terus memacu pertumbuhan dan daya saing industri otomotif nasional melalui pengembangan industri komponen dalam negeri, termasuk di sektor industri kecil dan menengah (IKM). Sebab, industri komponen masih memiliki pangsa pasar yang sangat luas baik domestik maupun ekspor.

"Dan menghormati hak prerogatif Pak Presiden," ujar Airlangga.

" Dengan semangat berkurban, kita tanggalkan kepentingan-kepentingan dunia untuk tunduk pada kepentingan akhirat," pesan Airlangga.

Dalam kesempatan ini hadir Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Pakar, Agung Laksono, Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, dan Sekjen Loedwijck Freidrich Paulus. Selain itu hadir pula Wakil Ketua Dewan Pembina Akbar Tanjung, Ketua DPD I Sulawesi Selatan Nurdin Halid.

Ketua Bidang Organisasi PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Dicky Loupatty menyayangkan pernyataan koleganya yang menyebut Majelis Etik Partai Golkar tidak punya legalitas dan ilegal. Menurut dia, pembentukan Majelis Etik adalah kebutuhan organisasi sebagai bagian dari penjabaran visi, misi dan program umum.

Airlangga Mengaku Sudah Kantongi 90 Persen Pemilik Suara Golkar di Munas. Disinggung kemungkinan terpilih secara aklamasi, Airlangga enggan berkomentar banyak. Airlangga saat ini hanya bersyukur dengan banyaknya dukungan yang terus mengalir.

Dia menduga Majelis ini hanya loyal kepada pihak yang membentuknya.

Airlangga menyampaikan apresiasinya atas deklarasi dukungan dan kegiatan talkshow yang diadakan Gema Golkar beberapa waktu yang lalu.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajaran menteri kabinet kerja membicarakan kelanjutan peraturan mobil listrik. Pemerintah memastikan peraturan presiden (Perpres) akan keluar tahun ini. Dua tahun ke depan akan menjadi masa transisi untuk produsen mulai melakukan investasi.

Airlangga Tak Mau Ikut Campur Soal Pemanggilan Darul Siska ke Majelis Etik. Dia pun menepis pemanggilan Darul Siska lantaran mendukung salah satu calon ketua umum Bambang Soesatyo untuk Munas pada Desember mendatang. Dia menilai Darul siska masuk dalam bagian struktur partai Golkar.

Agus mengaku tak berminat maju dalam pemilihan Ketum Golkar saat Munas nanti. Ia memilih menghindar, saat wartawan menanyakannya. Ia justru menunjukkan sikap mendukung Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin partai berlambang pohon beringin itu.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong sinergi antara industri dengan para petani garam. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani garam dalam negeri, sekaligus menjamin ketersediaan garam sebagai bahan baku dan bahan penolong bagi sektor industri.

Politisi Partai Golkar Ridwan Hisjam membantah tuduhan majelis etik partai lembaga yang dibuat-buat. Meskipun dia mengakui, dalam AD/ART Golkar tak disebutkan majelis etik. Namun, Ridwan menjelaskan, ketua umum Airlangga Hartarto berhak membuat badan tersebut untuk mengawasi jalannya kerja.