Airlangga Hartarto

Keakraban Jokowi dengan para buzzer sampai-sampai membicarakan masalah politik tersebut mendapat ragam tanggapan, khususnya dari partai pendukung Jokowi.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebutkan, ekonomi Indonesia berpotensi mengalami penurunan sebesar 0,3 persen seiring perekonomian China yang diperkirakan menurun 1 persen akibat wabah virus corona jenis Covid-19.

Dia juga menjelaskan biaya tersebut digunakan untuk para influencer luar negeri. Seperti influencer dari Amerika, Eropa, Australia hingga India.

Fraksi PKS telah lebih dulu datang menyambangi Fraksi Partai Golkar. Hingga saat ini, PKS terus menjalin komunikasi intensif karena banyak isu parlemen menyangkut agenda pembahasan RUU, pengawasan dan anggaran negara.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan sejumlah vitalnya kehadiran Omnibus Law di kondisi perekonomian terkini. Di mana, salah satu manfaatnya, bisa mendorong kemudahan berbisnis Indonesia (ease of doing business) ke peringkat 40.

Ketua Umum Golkar itu melobi kekuatan politik di luar koalisi pemerintah. Kemarin, Golkar melakukan pertemuan di kantor DPP Golkar. Airlangga mengakui pertemuan tersebut sebagai upaya melobi PKS mendukung Omnibus Law.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, selain dana influencer, pemerintah juga menyiapkan insentif dalam bentuk pemberian diskon tiket pesawat sekitar USD 50 atau sekitar Rp699.455 (asumsi USD 13.988). Pemberian diskon tersebut akan diatur oleh maskapai.

PKS memberikan catatan bahwa Omnibus Law ini diharapkan tidak menabrak rambu konstitusi. Serta berkeadilan untuk seluruh pemangku kepentingan.

Insentif lainnya yaitu untuk wisatawan mancanegara dengan alokasi tambahan sebesar Rp298,5 miliar yang terdiri dari alokasi untuk maskapai dan dan agen perjalanan diberikan diskon khusus ataupun semacam insentif totalnya Rp98,5 miliar.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman akan menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga, di Kantor DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa (25/2) malam. Kunjungan ini merupakan Silaturahim Kebangsaan.

Walaupun belum diajak berbincang, Menteri Perekonomian tersebut juga tidak kecewa, Mantan Gubernur DKI Jakarta mengajak para buzzer berbicang terkait kinerja para menteri di Istana Bogor.

Dengan adanya rencana tersebut, dia meminta BPPT melakukan uji coba secara mendalam. Mengingat Indonesia memiliki sumber daya alga yang cukup besar sehingga sangat memungkinkan apabila diterapkan.

Penyerapan biodiesel akan sangat berdampak pada penurunan impor minyak ke depan. Hal tersebut telah terbukti dengan diterapkannya penggunaan B20 sejak tahun lalu pada berbagai sektor usaha.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak khawatir Indonesia dikeluarkan Amerika Serikat (AS) dari daftar negara berkembang. Menurutnya, kondisi tersebut membuat produk Indonesia berdaya saing.

Indonesia tengah dihadapkan oleh mahalnya harga masker karena langkanya pasokan masker dalam negeri. Hal ini beriringan dengan keputusan China yang telah memesan masker buatan Indonesia dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona di negaranya.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta perbankan segera menyesuaikan suka bunga acuan kredit sesuai keputusan Bank Indonesia. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Sentral memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen.

Formulasi penetapan upah dilakukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Diharapkan dengan begitu daya beli masyarakat di daerah akan terjaga.

Pemerintah berencana akan mulai mensosialisasikan rancangan Undang-undang Omnibus Law setelah mendapatkan jadwal pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, sosialisasi akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan di DPR.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui, kinerja perdagangan Indonesia memang belum terlalu moncer. Sebab, kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk neraca perdagangan Indonesia baru akan terasa dalam jangka panjang.

"Kan Menkeu dan Men-BUMN di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Kan di bawah guidance, pengarahan, di bawah rapat koordinasi," kata Azis berkelakar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).