DPW PPP Jateng usul DPP nonaktifkan SDA sebagai ketua umum

"Jadi ketentuan organisasi harus segera dilakukan. Mengingat partai ini harus segera diselamatkan," terang Istadjib.

2014-05-23 17:43:42

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah, mendesak DPP PPP segera menonaktifkan Suryadharma Ali (SDA) sebagai ketua umum PPP.

Usulan itu dilontarkan setelah SDA yang kini menjabat sebagai Menteri Agama RI ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami mendesak DPP segera mengambil sikap kelembagaan terhadap penetapan tersangka ketua umum (SDA), yakni dinonaktifkan dari jabatan ketua umum partai," kata Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah Istadjib AS kepada wartawan, Jumat (23/5).

Penonaktifan segera terhadap SDA, lanjut dia, merupakan langkah yang kongkret karena hal itu sudah masuk dalam regulasi dan AD/ART partai berlambang kabah itu.

"Jadi ketentuan organisasi harus segera dilakukan. Mengingat partai ini harus segera diselamatkan," terang Istadjib AS menegaskan.

Istadjib menambahkan, setelah dinonaktifkan dari jabatan ketua umum, maka DPP harus langsung mencari pengganti ketua baru, yakni dengan menunjuk salah satu dari wakil ketua di jajaran DPP.

Menanggapi siapa nama diusulkan DPW PPP Jateng sebagai pengganti jabatan ketua, Istadjib dengan tegas menyebut tokoh Lukman Hakim Syaifudin yang saat ini menjabat wakil ketua. Lukman dianggap pantas menggantikan SDA.

"Saudara Lukman Hakim Syaifudin saya kira sudah tidak diragukan lagi, " imbuhnya.

Menanggapi perkara yang kini menjerat SDA, ia meminta kepada KPK untuk bersifat proporsional terkait penanganan kasus terhadap tokoh penting di PPP itu. Mengingat, di samping SDA masih menjabat sebagai Menteri Agama, tokoh partai dan juga tokoh agama terkemuka.

"Kami masih punya keyakinan bahwa pak SDA tidak punya niat untuk menyakiti hati umat Islam," ujarnya.

(mdk/mtf)