DPRD DKI bahas kelanjutan HMP buat makzulkan Ahok

Tidak hanya membahas HMP, tetapi juga hasil reses sejak 11-19 Mei 2015.

2015-05-20 13:39:26

Ahok vs DPRD DKI

Siang ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kembali menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgab). Rapat ini dilakukan untuk membahas kelanjutan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Rapat ini seharusnya dilaksanakan Selasa (19/5) kemarin, tetapi ditunda karena tak masuk dalam agenda.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, rapat yang dihadiri pimpinan dewan dan ketua fraksi tidak hanya membahas HMP, tetapi juga hasil reses sejak 11-19 Mei 2015.

"Iya, nanti rapimgab jam 2 siang di DPRD DKI Jakarta. Salah satu kemungkinannya membahas HMP ya. Lihat nanti saja ya," terangnya saat dihubungi, Rabu (20/5).

Seperti diketahui, Hak Menyatakan Pendapat ini diputuskan setelah mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta menyetujui temuan-temuan yang dilakukan Tim Hak Angket. Hak angket itu sendiri bermula saat DPRD mempermasalahkan pilihan Ahok yang menggunakan konsep e-budgeting dalam penyusunan APBD. Sedangkan Ahok menilai penggunaan konsep e-budgeting tersebut dimaksudkan untuk menciptakan transparansi anggaran.

Sebelumnya, anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan, sikap politikus PDI Perjuangan ini dapat membuat mosi tidak percaya pada kalangan legislatif. Apalagi Ketua DPRD Prasetyo terus inkonsisten dalam menindaklanjuti hasil panitia angket.

"Ke depannya, bisa menimbulkan mosi tidak percaya di tingkat anggota dewan. Makanya, hingga kini banyak anggota dewan pertanyakan keseriusan ketua DPRD yang pada awalnya berniat untuk bahas HMP (hak menyatakan pendapat). Ternyata, sampai sekarang belum terwujud," tegas Prabowo.

(mdk/tyo)