Ahok tidak akan diperiksa Bareskrim terkait kasus UPS

Merdeka.com - Bareskrim tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Karena sebelumnya pemeriksaan akan dilakukan untuk mendalami kasus dugaan mark up pada pengadaan UPS pada tahun anggaran 2014.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyakini, pemeriksaan tidak akan dilakukan kepada pemimpin tertinggi daerah DKI Jakarta itu.

"Enggaklah, kayaknya terlalu jauh enggak sampai periksa gubernur," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/5).

Dia menambahkan, pemeriksaan telah dilakukan pada pihak eksekutif. Terlebih Bareskrim telah beberapa kali melakukan pemeriksaan dan meminta data kepada pihak Pemprov DKI Jakarta.

Bahkan, mantan Wali Kota Jakarta Utara ini mengungkapkan, pemeriksaan terakhir telah dilakukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Terakhir Bappeda kalau tidak salah diperiksa. Bareskrim bicara enggak jadi (periksa gubernur), terlalu jauh," tutupnya.

Sebelumnya, rencana pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meluncur langsung dari mulut Kabareskrim Komjen Budi Waseso saat bertandang ke Balai Kota. Pemeriksaan terhadap Ahok tidak lain terkait kasus dugaan mark up pengadaan UPS di lingkungan Balai Kota.