Tahun 2015, Pemprov DKI terancam tak bisa bangun Jakarta

Merdeka.com - Mendekati semester pertama Tahun Anggaran 2015, ternyata Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru melaksanakan empat lelang program non-fisik. Kondisi ini menyebabkan program kegiatan pembangunan fisik terancam batal karena tidak cukup waktu.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI Jakarta Irvan Amtha mengungkapkan, empat kegiatan yang sudah dilelang tersebut diajukan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Pengelola Taman Margasatwa.

"Kegiatan fisik yang baru sebatas perencanaan terpaksa dicoret dan dimasukan kembali pada anggaran 2016 karena waktunya tidak memungkinkan meski ditaruh di perubahan," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/5).

Kegiatan baru mulai masuk ke BPBJ sekitar bulan April. Tercatat 3.078 kegiatan masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Data tersebut berasal dari 755 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kemudian diunggah ke LPSE.co.id. 3.078 kegiatan itu termasuk dalam 6.000 program dalam APBD DKI Jakarta 2015. Seharusnya 800 SKPD sudah memasukkan pengajuan lelang tersebut sejak bulan Januari.

Irvan mengungkapkan, setelah mengkaji kesiapan 3.078 SIRUP tersebut, secara detail pohanya menemukan 405 RUP dan sudah memproses sekitar 398. Kemudian, 398 kegiatan ini dilakukan berbagai kajian, rencana kerangka kerja, design, perencanaan hingga anggaran.

Hasilnya, BPBJ hanya mendapatkan 56 kegiatan yang diajukan oleh tiga SKPD. Walaupun lolos kajian RPP, baru tujuh kegiatan siap untuk dilelang.

"Setiap proses mulai dari SIRUP, RUP, RPP hingga proses lelang itu harus ada kajian secara detail. Jadi selain melihat kelengkapan syarat, kami juga mempertimbangkan proses waktu pengerjaan sesuai instruksi gubernur. Khususnya pekerjaan fisik yang beru direncanakan itu," terangnya.

Dia menjelaskan, lambatnya usulan dikarenakan SKPD takut program dalam APBD DKI Jakarta mereka berubah. Seperti diketahui, perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta berujung di Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu permasalahan sumber daya manusia juga masih kurang di BPBJ. Saat ini, SDM yang ada hanya sekitar 125 orang. Idealnya, Irvan mengungkapkan, perlu penambahan sekitar 85 personel.

"Kalau yang sampai sekarang belum mengajukan usulan kegiatan seperti Sudin Bina Marga Jakarta Utara, Sudin Tata Air Jakarta Barat, dan Sudin Tata Kota Jakarta Selatan itu saya tidak tahu alasannya," tutupnya.