DPR Terima Ribuan Pengaduan, Paling Banyak Soal Hukum dan Ekonomi

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan dalam waktu satu tahun menerima ribuan aduan dari masyarakat, yang didominasi perihal kasus hukum hingga ekonomi. Hal itu disampaikan Puan saat rapat Paripurna sekaligus memperingati HUT DPR RI ke-78.

Puan mengungkapkan bahwa dewan legislatif telah mendapatkan ribuan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Rinciannya, sejak tanggal 16 Agustus 2022 hingga 25 Juli 2023, DPR menerima 4.603 aduan rakyat melalui surat fisik dan 255 surat melalui website.

"Terdapat lima bidang permasalahan yang mendominasi aspirasi dan pengaduan masyarakat, yaitu Hukum, HAM dan keamanan, pertanahan dan reformasi agraria, perdagangan, perindustrian, investasi, dan BUMN, ekonomi keuangan serta kehutanan, lingkungan hidup, dan ESDM," beber Puan dalam pidatonya di gedung DPR, Selasa (29/8).

Selain itu, Puan menyebut dalam beberapa capaian anggota dewan masa kerja 2022-2023, juga berhasil menyelesaikan 23 Rancangan Undang Undang yang telah disahkan menjadi undang-undang. Hal itu sebagaimana dalam fungsi legislasinya anggota DPR.

Tercatat, sebanyak 16 rancangan UU dalam tahap pembicaraan tingkat 1, lalu 5 RUU beberapa di antaranya adalah RUU Kumulatif terbuka dan 46 RUU sedang dalam tahap penyusunan. Lalu Sebanyak 29 RUU di antaranya adalah RUU kumulatif terbuka.

"Dalam proses pembentukan Undang Undang, DPR RI senantiasa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui berbagai kegiatan, seperti rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar dan diskusi," jelas Puan.

Terkait perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat 130 perkara pengujian UU sepanjang Tahun Sidang 2022-2023. Dari jumlah tersebut, kata Puan, hanya 13 perkara yang putusannya dikabulkan oleh MK.

"Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, telah sejalan dengan konstitusi negara," tegasnya.

Sementara itu dalam kinerja anggaran, Puan melaporkan DPR bersama pemerintah telah menyepakati Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan Pembahasan Pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024.

Puan menyebut, APBN sebagai instrumen keuangan negara telah bekerja keras dalam menggerakkan perekonomian nasional, memberikan perlindungan sosial, dan menjalankan pemulihan ekonomi nasional.

"Perekonomian Indonesia tahun 2022 dan 2023, menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat di tengah pemulihan sosial-ekonomi nasional dan tantangan global. Hal ini merupakan hasil kerja bersama DPR RI dan Pemerintah dalam menyusun Undang Undang APBN beserta Kebijakan Fiskalnya," ungkap Puan.

Puan juga mengungkap fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan DPR, di mana lembaga legislatif tersebut telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam melaksanakan UU yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik, sosial, ekonomi, budaya, spiritual, dan ketertiban umum di masyarakat.

"Fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, panitia kerja, panitia khusus pengawasan, tim pemantau, serta kunjungan kerja ke daerah dan luar negeri. Dari 50 panitia Kerja yang telah dibentuk, 21 di antaranya telah dinyatakan selesai," tutur Puan.

Lebih lanjut, DPR pun telah menjalankan peran diplomasi parlemen dengan cara menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan forum antarparlemen dan nonparlemen. Puan mengatakan, diplomasi parlemen itu dilakukan baik tingkat internasional maupun regional, serta melalui kegiatan diplomasi bilateral.

"Serangkaian kegiatan diplomasi yang dilakukan DPR RI adalah untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia dan menempatkan posisi Republik Indonesia yang semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat regional dan global," ucap Ketua DPR RI.

Rangakaian rapat paripurna itu pun ditutup dengan menyampaikan buku laporan kinerja DPR kepada ke ketua BPK RI Isma Yatun, Ketua KY Amzulian Rifai, pimpinan MPR RI yang diwakili Ketua MPR Ahmad Basarah, pimpinan DPD RI diwakili Wakil Ketua DPD Nono Sampono, dan Hakim Agung Syamsul Maarif yang mewakili MA.

Buku laporan kinerja juga diberikan Puan kepada ketua DPR periode sebelumnya yang diwakili oleh Agung Laksono dan kepada ketua-ketua fraksi DPR RI saat ini.