DPR dan Pemerintah Sepakat Pembahasan RUU Omnibus Law Jalan Terus

Badan Legislasi DPR dan pemerintah menggelar rapat kerja pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut menghasilkan tujuh kesimpulan. Salah satunya sepakat membentuk Panja RUU Cipta Kerja. Dengan tujuh kesepakatan ini, pembahasan RUU Omnibus Law terus berjalan.

2020-04-14 19:57:05

Omnibus Law

Pertama, rapat menyetujui rancangan jadwal rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja sebagaimana terlampir.

Kedua, menyetujui pelaksanaan Rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka mendengarkan penjelasan kesiapan Pemerintah untuk pembahasan RUU Cipta Kerja.

Ketiga, Menyetujui pembentukan Panitia Kerja RUU tentang Cipta Kerja.

Keempat, Menyetujui Panitia Kerja RUU tentang Cipta Kerja membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholders dan para narasumber untuk memberikan saran dan masukan terhadap RUU tentang Cipta Kerja, sebagai bahan bagi Fraksi-Fraksi dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Kelima, menyetujui pengumpulan DIM oleh Fraksi-Fraksi setelah kegiatan penyerapan aspirasi selesai dilakukan dengan catatan, bagi Fraksi-Fraksi yang sudah siap untuk mengumpulkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tetap diperbolehkan dan dapat disempurnakan kembali setelah kegiatan penyerapan aspirasi selesai dilakukan.

Keenam, menyetujui pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokkan atau cluster bidang materi muatan yang ada di dalam RUU, serta mengutamakan materi muatan yang tidak berdampak sistemik dan/atau mendapatkan penolakan dari masyarakat.

Tujuh, pembahasan DIM akan dimulai dari materi muatan yang mudah, dan dilanjutkan ke materi muatan yang sulit. Khusus materi muatan di bidang ketenagakerjaan, dilakukan pada akhir pembahasan DIM. Hal ini dimaksudkan agar Badan Legislasi dapat secara optimal menerima berbagai saran dan masukan dari stakeholders dan para narasumber yang ada.

(mdk/noe)