Djarot PDIP: Kasus Tom Lembong dan Hasto Dicari-cari Kesalahannya, Kasus Minyak Goreng dan Gratifikasi Jet Lewat
Menurut Djarot, baik Tom Lembong maupun Hasto menerima ketidakadilan hukum karena tidak sejalan dengan arah kekuasaan saat ini.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat menyinggung soal kasus Hukum yang menjerat eks Menteri Perdagangan periode 2015–2016) Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Menurut Djarot, baik Tom Lembong maupun Hasto menerima ketidakadilan hukum karena tidak sejalan dengan arah kekuasaan saat ini. Ironisnya, kata dia banyak kasus besar yang jelas-jelas merugikan negara triliunan rupiah malah menguap begitu saja.
"Yang mengkritik, yang berbeda dikiriminalkan, cari-cari salahnya sampai ketemu. Masukkan penjara. Kemarin terjadi kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, dicari-cari sampai ketemu (kesalahannya), dimasukkan penjara," kata Djarot dalam acara bincang-bincang bertajuk ‘27 Juli 1996 Sebagai Tonggak Demokrasi Indonesia’, di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7).
Djarot menyoroti sejumlah kasus besar yang luput dari perhatian pemerintah, seperti kasus minyak goreng yang melibatkan Airlangga Hartarto, kasus dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep, hingga dugaan korupsi infrastruktur di Sumatera Utara.
"Kasus yang besar seperti kasus minyak goreng lewat, kasus pesawat jet lewat, kasus korupsi infrastruktur di Sumatera Utara lewat, kasus blok Medan banyak banget kasus yang segede-gede gajah seperti itu. Kasus korupsi Segede gajah lewat," ungkap Djarot.
Intimidasi untuk Mencapai Kekuasaan
"Seperti pepatah, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kutu di seberang pulau kelihatan," sambung Djarot.
Menurut Djarot, penggunaan cara intimidasi untuk mencapai kekuasaan tak bisa dibenarkan. Terlebih, ujar dia pihak yang oposisi dengan penguasa ditekan dengan cara merekayasa konstitusi.
"Orang pengin kaya boleh, tapi cara untuk memperoleh kekuasaan harus benar, jangan sampai memperoleh kekuasaan dengan cara yang menyimpang apalagi dengan merekayasa konstitusi, apalagi dengan menekan dan mengintimidasi siapapun yang tidak setuju dengan penguasa saat ini," kata dia.