Dasco: DPR akan Bentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria
Dasco juga menyebut bahwa DPR mendorong pemerintah membentuk Badan Pelaksana Rerformasi Agraria.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) penyelesaian konflik agraria. Pembentukan tersebut untuk mendorong pemerintah segera merapikan tata ruang wilayah di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Dasco saat membacakan kesimpulan audiensi dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan sejumlah menteri di ruang rapat Komisi XIII DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).
"Dari hasil pertemuan dan apa yang akan disampaikan oleh DPR, yang pertama DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).
Dasco juga menyebut bahwa DPR mendorong pemerintah membentuk Badan Pelaksana Rerformasi Agraria dan DPR akan mengesahkan pembentukan pansus pada paripurna terdekat.
"DPR akan bentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada 2 Oktober 2025," ujarnya.
DPR Terima Serikat Tani
Diketahui, DPR menerima sejumlah serikat tani untuk membahas konsorsium lembaruan agraria dan organisasi rakyat.
Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal serta Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto). Sejumlah perwakilan pemerintah turut hadir.
Mereka meliputi Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; dan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana. Kemudian, Kepala Staf Presiden, Muhammad Qodari serta unsur dari Kementerian BUMN dan Kementerian Sekretariat Negara.