Cara Golkar cegah politik identitas dan gesekan di Pemilu 2019
Partai Golkar melakukan sejumlah persiapan menghadapi Pemilu serentak 2019. Sebab, pemilu yang dilakukan secara bersamaan ini baru pertama kali digelar di Indonesia. Partai pimpinan Airlangga Hartarto ini tak ingin ada kecurangan di pemilu tahun depan.
Partai Golkar melakukan sejumlah persiapan menghadapi Pemilu serentak 2019. Sebab, pemilu yang dilakukan secara bersamaan ini baru pertama kali digelar di Indonesia. Partai pimpinan Airlangga Hartarto ini tak ingin ada kecurangan di pemilu tahun depan.
Salah satunya dengan menggelar seminar yang menghadirkan pimpinan partai politik di MPR, tim sukses dua pasangan capres, serta LSM. Ada pula perguruan tinggi, BEM serta generasi milenial untuk membicarakan agenda Kebangsaan dan Kesejahteraan.
"Seminar akan digelar di Gedung MPR RI minggu depan. Dengan menghadirkan pembicara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan pakar politik Valina Singka Surbekti," kata Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI Agun Gunanjar Sudarsa, Selasa (2/10).
Adapun latar belakang seminar ditujukan untuk mengurangi dan mengantisipasi dampak negatif pemilu, mulai dari kecurangan pemilu, politik uang, sampai pentingnya saksi dalam tahapan pemilu sejak di hari H.
Tujuannya agar pemilu serentak dipahami sebagai kompetisi dalam kerangka memperkuat 4 pilar yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
"Selain itu, untuk mengurangi politik identitas yang rawan gesekan," tegas Agun.
Adapun tema yang akan dibicaraan, diharapkan nanti akan dibahas sesuai dengan basis keilmuan dan pengalaman. Termasuk pembicara dari Bawaslu dan pakar komunikasi dari Universitas Indonesia dalam rangka mengangkat kebangsaan dan kesejahteraan dengan tema 'Pemilu 2019: Damai, Bersih dan Bermartabat'.
Sementara itu, Anggota DPR dari Golkar Satya Widya Yudha mengatakan, pemilu serentak yang akan digelar April 2019 dalam rangka melaksanakan kesepakatan bersama yang sudah tertuang di dalam 4 Pilar MPR.
Buat kondisi saat ini, kata Satya lagi, sebenarnya semakin sempit buat kelompok radikal untuk melaksanakan aksinya pasca disahkannya UU Pidana Terorisme.
Dimana UU yang baru telah memberikan mandat kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, yang berbeda dengan yang lalu.
"BNPT sekarang sudah bisa melakukan pencegahan sebelum teroris melakukan aksinya," jelas Satya.
Baca juga:
Majelis etik Golkar sarankan Airlangga pecat dua kader pendukung Prabowo
DPR minta korban gempa Sulteng dapat penampungan, kebutuhan psikologis & fisik
Jadi saksi kasus e-KTP, 3 Politisi Golkar ditanya aliran dana ke Rapimnas
Majelis etik Golkar kembali panggil dua kader yang membelot dukung Prabowo
Setuju SBY, Golkar tunda kampanye dan fokus bantu korban gempa Sulteng