Cara berantas politik dinasti di pemerintahan daerah

Cara berantas politik dinasti di pemerintahan daerah. Politik dinasti merupakan suatu fenomena yang masih marak terjadi di Indonesia. Pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK), Arif Susanto menyebut bahwa fenomena itu timbul lantaran minimnya kesadaran politik masyarakat.

2017-01-03 21:37:00

Politik Dinasti

Politik dinasti merupakan suatu fenomena yang masih marak terjadi di Indonesia. Pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK), Arif Susanto menyebut bahwa fenomena itu timbul lantaran minimnya kesadaran politik masyarakat.

"Kita berhadapan pada rendahnya literasi politik. Bagi saya, salah satu problemnya adalah infrastruktur politik kita itu lemah. Infrastruktur politik kita itu hampir semua dikuasai oleh partai politik, padahal mestinya ada perimbangan," kata Arif dalam sebuah diskusi dengan tema 'hati-hati: politik dinasti rawan korupsi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).

Menurutnya, media massa dan masyarakat (civil society) memiliki peran penting yang sangat besar dalam mengatasi dampak buruk dari dinasti politik.

"Nomor satu media massa, nomor dua civil society. Sekarang saya mengindikasikan adanya sebuah devaluasi politik, nilai atau makna penting civil society mengalami degradasi, mengalami penurunan. Digantikan oleh peran yang terlalu luas dari partai politik. Ini yang membuat publik praktis tidak mendapatkan akses informasi yang memadai di luar partai politik," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Arif, salah satu solusi untuk memutus rantai dinasti politik adalah dengan memperkuat civil society. Sehingga Indonesia bisa terlepas dari pengaruh elite politik ataupun kelompok tertentu.

"Jadi tugas besar civil society sekarang adalah, nomor satu melakukan konsolidasi, kedua adalah melakukan counter balik terhadap political society dan nomor tiga itu memperkuat akar didalam masyarakat itu sendiri," kata dia.

Lebih lanjut, Arif mengatakan, pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memiliki tugas besar dalam menghadapi masalah dinasti politik di Tanah Air, untuk terciptanya keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Distribusi di dalam masyarakat itu timpang, ini yang menjadikan kita menunjuk bahwa saat ini terjadi oligarkisme. Pemerintahnya Presiden Jokowi ini punya tugas besar untuk melakukan pembangunan keadilan sosial," pungkas Arif.

(mdk/rnd)