BPK: Kami tidak pernah kirim parsel ke anggota DPR

BPK akan mengecek kabar dan informasi itu langsung ke DPR.

2016-07-01 08:38:34

BPK

Menjelang hari raya Idul Fitri, beredar kabar dan foto yang menunjukkan bingkisan parsel mewah berisi ponsel dengan kop surat berlogo Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Parsel tersebut ditujukan untuk anggota DPR yang juga Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding.

Kabar tersebut langsung dibantah juru bicara BPK Yudi Ramdan Budiman. "Tidak mungkin itu," tegas Yudi saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (1/7).

Dia menegaskan, sejak dulu BPK tidak pernah mengirimkan parsel kepada siapapun, termasuk anggota DPR. "Secara institusi, BPK tidak pernah mengirim parsel maupun mencetak kartu ucapan selamat hari raya keagamaan," jelasnya.

Disinggung kemungkinan parsel tersebut dikirim atas nama pribadi pimpinan BPK, Yudi mengaku tidak tahu menahu. Pihaknya akan mengecek kabar dan informasi itu langsung ke DPR. "Nanti pasti akan kita cek," ucapnya.

Sebelumnya, Abdul Kadir Karding mengaku terkejut mendengar informasi mendapat kiriman parsel, bahkan dirinya pun tidak tahu-menahu soal pemberian itu.

"Apalagi, informasi yang beredar menyatakan bahwa parsel itu dikirim oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Saya sama sekali tidak tahu-menahu soal adanya parsel itu yang kabarnya ditujukan kepada saya," kata Abdul Kadir Karding seperti dilansir Antara di Jakarta, Jumat (1/7).

Anggota Komisi III DPR ini mengaku mendapat informasi ini dari beberapa wartawan yang mengonfirmasi langsung. Dia mengaku sedang bertugas ke Palu. Karding justru melihat ada yang janggal dari sisi alamat pengiriman parsel juga dinilainya keliru.

Dia mengaku tidak bertempat tinggal di Permata Hijau melainkan di rumah dinas anggota DPR RI, Kalibata. Karding menyatakan, sebagai pejabat publik maka tidak diperkenankan menerima parsel.

"Kami mengucapkan terima kasih. Akan tetapi, sesuai dengan aturan, saya tidak bisa menerima pemberian parsel dari pihak mana pun. Abdul Kadir Karding adalah salah satu pejabat publik (anggota DPR) sehingga wajib hukumnya menghindari pemberian-pemberian parsel seperti itu," katanya.

(mdk/noe)