Banyak kepala daerah mundur jelang pilkada, Mendagri ngadu ke DPR
Para kepala daerah itu mundur demi memberikan jalan bagi keluarganya maju dalam pilkada.
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta masukan dari DPR terkait banyaknya kepala daerah yang mundur jelang pilkada serentak demi menyiasati aturan incumbent. Bahkan, diketahui DPRD belum memberikan persetujuan kepada para kepala daerah yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir tersebut.
"Kami minta masukan soal kepala daerah yang mundur. Sepanjang tidak atau belum dapat keputusan MK dan DPRD walaupun mereka janji secara lisan akan memenuhi undang-undang yang ada," kata Tjahjo di ruang pansus C gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (6/7).
Menurutnya, sikap kepala daerah tersebut dapat mengganggu jalannya pilkada. Mereka diduga mundur untuk memberikan jalan bagi keluarganya maju dalam pilkada. "Ini jangan sampai mengganggu hal-hal yang sejak awal ditetapkan," terang dia.
Lanjut dia, anggaran keamanan untuk pilkada memang belum tercukupi semua. Namun, pemerintah berjanji segera mengalokasikan anggaran untuk mencukupinya.
"Per hari ini ada Rp 400 miliar yang belum terpenuhi seperti yang dibilang Kapolri. Tetapi Kapolri sudah memerinci potensi konflik dan bencana alam yang muncul nantinya," pungkas dia.
Baca juga:
Mendagri hadiri rapat konsultasi pilkada serentak di DPR
Menteri Yasonna masih bingung PPP & Golkar yang berhak ikut pilkada
Usung antipolitik uang, Demokrat siap berkoalisi di Pilkada serentak
Partai Demokrat gelar seleksi calon kepala daerah
Yusril: Pilkada serentak ajang try out bagi PBB
Didukung KMP, Djan Faridz siapkan kader terbaik di pilkada serentak
Demi menang pilkada, Demokrat buka pintu koalisi dengan KIH dan KMP