Bantahan Keras Golkar ke Dasco Soal LPG, Tidak Mungkin Presiden Tak Tahu Kebijakan Menteri
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kunia menegaskan, tidak mungkin Presiden Prabowo Subianto tidak mengetahui kebijakan yang diambil para menteri.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kunia menegaskan, tidak mungkin Presiden Prabowo Subianto tidak mengetahui kebijakan yang diambil para menteri di kabinetnya.
Hal itu dia sampaikan merespons soal pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut aturan penyaluran gas elpiji atau LPG 3 kg bukan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
"Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin. Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu, tanpa ada koordinasi atau instruksi dari presiden," kata Doli di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).
Doli menilai, aturan yang dikeluarkan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sangat baik. Sebab, untuk mengatur tata niaga penyaluran gas kemasan tabung 3 kg.
"Dan yang dilakukan kemarin itu kan sebetulnya baik ya. Artinya itu yang mau diatur kan tata niaga soal gas elpiji 3 kg. Bahwa kemudian kebijakan-kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja," ujar dia.
Sehingga, tidak mungkin kebijakan yang dikeluarkan Bahlil tidak dikoordinasikan dengan Presiden Prabowo.
"Saya tegaskan tidak ada saya kira satu menteri pun di jajaran kabinet Pak Presiden, presiden nya mana saja, yang selalu ambil kebijakan tanpa koordinasi atau berdasarkan arahan dari presiden," pungkasnya.
Dasco Soal Kebijakan LPG 3 Kg
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, kebijakan pengecer tak boleh berjualan gas LPG 3 Kg bukan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu," kata Dasco, saat diwawancarai di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).
Akan tetapi, kata Dasco melihat dinamika di masyarakat, akhirnya Prabowo turun tangan dengan memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar memperbolehkan lagi pengecer berjualan.
"Tapi melihat situasi dan kondisi tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja," ujarnya.