Bamsoet ngaku dicurhati KPK agar pilkada dikembalikan ke DPRD

2018-04-10 13:23:52

Pilkada Serentak

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet mengaku banyak menerima aspirasi masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pemilihan kepala daerah kembali lewat DPRD. Penyebabnya, banyaknya kepala daerah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan adanya peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

"Ini kan kita membaca realitas dan saya sebagai ketua DPR banyak menerima masukan laporan termasuk ketika saya berkunjung ke daerah-daerah, termasuk juga ketika saya beberapa kali acara KPK. Beliau (ketua KPK) menyampaikan keprihatinan IPK terus meningkat dan OTT tak bisa dihentikan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/4).

Selain itu, Bamsoet juga mendapatkan penjelasan informal dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan terkait akar persoalan maraknya kasus korupsi akibat dari Pilkada Langsung.

Menurut Pahala, kata Bamsoet, sistem politik pada pemilihan langsung masih memiliki banyak celah yang mendorong para kepala daerah untuk melakukan korupsi.

"Ini karena mereka sedang mendalami akar persoalan kepala daerah banyak yang kena kasus korupsi karena sistem politik pemilihan langsung ini mendorong mereka melakukan hal tak terpuji karena berbiaya tinggi," ungkapnya.

"Pak Nainggolan menyampaikan, Mas kalau (pilkada) kembali ke DPRD lebih baik kita awasi lebih mudah," ucap Bamsoet.

Meski demikian, Mantan Ketua Komisi III percaya masih ada pro dan kontra terkait pelaksanaan perpindahan sistem pilkada jika dipindahkan ke DPRD. Ia menyerahkan penilaian pelaksanaan Pilkada langsung yang sudah berjalan selama ini kepada masyarakat.

"Kalau kesimpulannya banyak manfaat ya silakan diteruskan. Kalau kajiannya merusak moral rakyat kita, ya harus kita kaji kembali karena di daerah banyak menimbulkan persoalan, belum lagi di akar rumput saling serang. Di luar transaksional ada lagi masalah sosial," tandasnya.

(mdk/bal)