Analisis Sentimen Negatif Publik Terhadap Prabowo soal Rencana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Menurut Saidiman Ahmad, hal ini sejalan dengan penolakan publik untuk mengubah pemilihan presiden yang dipilih oleh MPR.
Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Prabowo Subianto akibat isu Pilkada oleh DPRD. Sebab isu ini mendapat sentimen negatif dari publik.
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menyebut, isu tersebut memang merupakan gagasan yang sangat tidak populer. Dia menilai, bahwa masyarakat sudah mutlak menolak jika calon kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan penolakan publik untuk mengubah pemilihan presiden yang dipilih oleh MPR.
"Isu penghapusan pemilihan langsung selama ini memang merupakan gagasan yang sangat tidak populer. Mayoritas mutlak masyarakat Indonesia menolak ide pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ini konsisten dengan penolakan publik untuk mengubah pemilihan presiden dari langsung menjadi dipilih MPR," kata Saidiman saat dihubungi, Jumat (27/12).
Saidiman mengatakan, pada umumnya masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang sangat baik tentang hak mereka menentukan pemimpin baik di tingkat nasional maupun lokal. Selain itu, ada ketidakpercayaan pada partai dan DPR/DPRD juga sangat tinggi.
"Karena itu, wajar kalau publik menolak memberi mandat pada DPRD atau DPR untuk menentukan pemimpin daerah," jelasnya.
Kepercayaan Publik Masih Sebatas Janji
Dia menuturkan, saat ini kepercayaan publik pada Prabowo masih sebatas pada janji-janji kampanye Prabowo. Seiring waktu, publik akan lebih banyak menuntut pembuktian janji-janji tersebut.
Saidiman menilai, bila dalam beberapa bulan ke depan, janji-janji kampanye Prabowo tak terlihat terbukti terlaksana atau mulai terlihat diingkari oleh Prabowo dan pemerintahannya, maka bukan mustahil ketidakpercayaan publik akan meningkat.
"Dan sekarang sudah muncul beberapa isu yang bisa menurunkan kepercayaan publik tersebut, antara lain soal menghapus pemilihan langsung kepala daerah dan mengampuni koruptor," ucapnya.
Belum lagi, kata Saidiman, sedang ramai isu PPN 12 persen dan pengurangan anggaran makan bergizi gratis.
"Isu lain yang bisa menurunkan kepercayaan publik pada Prabowo adalah peningkatan PPN menjadi 12 persen dan pengurangan budget program makan siang gratis dari 15 ribu per-anak menjadi 10 ribu rupiah," pungkasnya.
Hasil Survei LSI Denny JA
Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) menilai, jelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto sangat mengesankan publik.
Performanya di forum internasional, pidato publiknya atas banyak isu, dan peringatannya kepada koruptor meyakinkan pendukung utamanya bahwa Prabowo tak hanya potensial menjadi strong leader yang memajukan ekonomi.
"Sentimen publik amat positif. Namun ada satu sentimen negatif yakni terkait sistem Pilkada," kata pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali dalam paparan riset catatan akhir tahun 2024, Kamis (26/12).
Menurutnya, di tahun pertamanya sebagai pemimpin, Prabowo meluncurkan banyak program utama menyasar sektor strategis. LSI Denny JA pun menganalisis opini publik dengan menggunakan pendekatan berbasis teknologi. Riset ini membatasi delapan isu di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, tenaga kerja, sosial, dan politik.
LSI Denny JA menemukan tujuh program yang didukung sentimen positif. Sementara satu program mendapat tantangan signifikan dari publik.
Pertama, pogram perbaikan kesehatan ibu hamil dan menyusui melalui bantuan gizi, dengan frekuensi percakapan 2.505 meraih sentimen positif sebesar 53,7 persen dan negatif 46,3 persen. Program ini diapresiasi karena menyasar kelompok rentan, yaitu ibu hamil dan anak. Namun, kritik muncul terkait realisasi di lapangan, terutama di daerah terpencil.
Kedua, program target swasembada pangan dengan mencetak sawah 4 juta hektare dalam 3-4 tahun. Dengan frekuensi percakapan 7.922, meraih sentimen positif 70,0 persen dan negatif 30,0 persen. Publik optimistis dengan potensi program ini untuk meningkatkan ketahanan pangan. Meski, skeptisisme tetap ada terkait efisiensi anggaran dan target yang ambisius.
Ketiga, program alokasi anggaran besar untuk kesejahteraan guru dan rehabilitasi sekolah dengan frekuensi percakapan 17.925. Memiliki sentimen positif: 71,6 persen dan negatif 28,4 persen. Dukungan kuat muncul dari masyarakat, khususnya terkait kesejahteraan guru. Tantangan utamanya adalah memastikan keadilan distribusi anggaran.
Keempat, program target pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui tujuh sektor utama, termasuk transisi energi hijau. Dengan frekuensi percakapan 8.002, isu ini meraih sentimen positif 58,0 persen dan negatif 42,0 persen. Transisi energi hijau menjadi sorotan positif. Namun, sebagian masyarakat skeptis terhadap realisasi target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Prabowo Sebaiknya Hindari Isu Pilkada Dipilih DPRD
Keenam, penyediaan 3 juta rumah, termasuk 2 juta rumah di desa melalui UMKM lokal dengan frekuensi percakapan 4.190 meraih sentimen positif 53,7 persen dan negatif 46,3 persen. Program ini dianggap sebagai langkah maju untuk mengatasi perumahan bagi masyarakat miskin. Kritikannya hanya terkait pendanaan dan waktu realisasi.
Ketujuh, kenaikan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5 persen pada 2025 dengan frekuensi percakapan 5.248. Meraih sentimen positif: 52,6 persen dan negatif 47,4 persen. Pekerja menyambut kenaikan UMN ini dengan baik. Sementara pengusaha khawatir dampaknya pada daya saing.
Sedangkan kedelapan, isu Pilkada melalui DPRD untuk efisiensi biaya dengan frekuensi percakapan 1.629 hanya meraih sentimen positif 23,7 persen. Sentimen publik dominan negatif, yakni 76,3 persen. Program ini mendapat kritik tajam dari publik yang khawatir akan melemahkan demokrasi dan meningkatkan risiko korupsi.
Denny JA menyarankan, Pemerintahan Prabowo fokus pada pelaksanaan program yang telah mendapat dukungan positif. Selain itu, meningkatkan transparansi, pastikan semua program memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk menghindari penyimpangan.
Denny mengimbau, Prabowo sebaiknya menghindari isu Pilkada dipilih DPRD. Politik Indonesia yang presidensial tak bisa disamakan dengan India, Singapura, atau Malaysia yang parlementer.
Diingatkan, pada tahun 2014, upaya Pilkada dipilih DPRD pernah dicoba, tapi akhirnya dibatalkan Presiden SBY. Survei opini publik saat itu menunjukkan lebih dari 80 persen rakyat menolak haknya memilih langsung pemimpin dicabut.
Denny mewanti-wanti, potensi merosotnya dukungan publik kepada Prabowo akibat isu Pilkada oleh DPRD adalah harga yang terlalu mahal.
"Rakyat banyak akan mudah sekali membalikkan dukungannya. Prabowo, untuk aneka program besarnya, apalagi di tahun pertama, perlu dukungan publik. Prabowo potensial dikenang sekelas dengan pemimpin legenda Asia, seperti Mahathir, Deng Xiaoping, dan Lee Kuan Yew, jika ia tidak membuat kebijakan yang dianggap berlawanan dengan semangat reformasi," pesannya.
Sekadar informasi, LSI Denny JA menggunakan pendekatan analisis isi komputasional. Metode ini mampu mendeteksi topik dan sentimen publik berdasarkan kata kunci spesifik terkait setiap program. Data diolah menggunakan aplikasi LSI INTERNET, alat analisis yang dirancang untuk menggali opini publik di ruang digital.
Dalam penilaian sentimen, dipilih sentimen positif dan sentimen negatif saja. Yang netral tak disertakan. Penelitian dilakukan selama satu bulan, dari 20 November hingga 20 Desember 2024.