Ahok Autokritik PDIP soal Isu Kenaikan Gaji DPR: Anggota Parlemen Itu Harusnya Ngomong
Ahok menyatakan, sebagai Ketua DPP PDIP, dia melakukan autokritik internal agar kader PDIP yang duduk di parlemen lebih vokal dan tidak pasif.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP,) Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok mengatakan telah melontarkan autokritik tajam terhadap kinerja anggota DPR, termasuk yang berasal dari PDIP. Sebab, para anggota dewan dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.
Ahok menyatakan, sebagai Ketua DPP PDIP, dia melakukan autokritik internal agar kader PDIP yang duduk di parlemen lebih vokal dan tidak pasif.
"Termasuk PDI Perjuangan, saya sampaikan sebagai Ketua, kita autokritik. Anda ini anggota parlementer, parle itu ngomong. Kenapa anda semua diem tidak ngomong? Anda mesti ngomong dong,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).
Ahok mengaku tidak mempermasalahkan jika anggota DPR digaji tinggi, bahkan mencapai Rp1 miliar per bulan, selama ada keterbukaan kepada rakyat terkait penggunaan anggaran negara tersebut.
"Kalau saya anggota dewan mau gaji Rp1 miliar sebulan, saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua. Kementerian semua anggaran dibuka, biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai ke mana aja,” ungkap Ahok.
Transparansi Jadi Kunci
Menurutnya, transparansi adalah kunci agar masyarakat memahami pengelolaan keuangan negara. Tanpa keterbukaan, wacana kenaikan gaji justru akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Eks Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan gaji besar jika melakukan tugas secara profesional. Namun, hal ini harus dibarengi dengan kinerja yang sesuai dengan tanggung jawab.
Dia menyebut, sebagai lembaga legislatif, DPR RI memiliki peran vital dalam mengawasi penggunaan pajak rakyat.
Tak Masalah Digaji Mahal
Kalau digaji mahal nggak apa-apa, tapi lu buka kasih tau saya (rakyat). Tugas anggota dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita dong,” katanya.
Selain soal isu kenaikan gaji pokok DPR RI, Ahok juga menyoroti potensi pemborosan berbagai tunjangan pejabat, termasuk tunjangan rumah dan biaya renovasi yang dinilai bisa lebih besar dari gaji pokok.
"Saya bilang menteri mau gaji Rp16 miliar setahun juga boleh. Tapi nggak ada tunjangan rumah. Jangan-jangan tunjangan rumah lu lebih dari Rp20 miliar setahun gara-gara perbaikan, servis, bongkar, rehab," ujar Ahok.