Yusril sebut Dahlan Iskan dicari kesalahan, kasus soal administrasi

Menurutnya, dalam surat dakwaan jaksa disebut terjadi kesalahan prosedur dalam pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), berupa tanah dan bangunan milik BUMD Provinsi Jawa Timur.

2016-12-04 12:34:39

Yusril Ihza Mahendra

Kuasa hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan kasus yang membelit kliennya tidak masuk ke ranah pidana karena merupakan masalah administrasi. Menurutnya, dalam surat dakwaan jaksa disebut terjadi kesalahan prosedur dalam pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), berupa tanah dan bangunan milik BUMD Provinsi Jawa Timur.

"Dalam surat dakwaan ini disebut ini salah prosedur. Kalau salah prosedur ya itu administratif saja bukan pidana. Nanti di persidangan kami akan tunjukkan bukti-bukti, dokumen, akan hadirkan ahli-ahli hukum tata negara, ahli hukum administrasi negara," kata Yusril saat membeberkan kronologis kasus dan penjualan aset PT PWNU di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Minggu (4/12).

Menurutnya, dalam KUHAP, keterangan ahli juga merupakan alat bukti. Dia menegaskan di persidangan nanti pihaknya akan membuktikan bahwa langkah yang ditempuh Dahlan Iskan tidak ada yang salah.

"Bahwa nilai tanah dijual berapa, itu diputuskan tim penilai. Pak Dahlan dirut, bukan policy maker. Sudah dinilai aset harga sekian, dijual dan dibeli aset lain," katanya.

Yusril kembali mengatakan permasalahannya berada di prosedur, bukan karena ada kerugian uang negara.

"Jadi inti persoalan ini, Pak Dahlan dituduh melanggar prosedur, PT PWU menjual aset di Tulung Agung dan Kediri, tanpa ada persetujuan DPRD. Sebenarnya kalau dia sudah PT, kalau mau jual aset tidak perlu izin. Tapi karena masih ada pergub mengharuskan".

Menurutnya, pihak direksi saat itu sudah mengajukan izin ke DPRD Jatim meminta izin penjualan aset. Saat itu, permohonan tersebut sudah dijawab. Pihak DPRD Jatim menyetujuinya.

"Jadi persetujuan DPRD sudah ada, hanya jaksa mengatakan ini kan ditandatangani ketua DPRD (Jatim), pribadi ketua DPRD, bukan DPRD Jatim," katanya.

Dia menilai apa yang dilakukan Dahlan Iskan sudah memenuhi syarat Perda Jatim karena sudah disetujui DPRD Jatim.

"Kita sebagai orang yang minta persetujuan DPRD kan enggak mungkin nanya, ini apakah dirapatkan dulu atau ada fraksi yang tidak setuju. Itu prosedur internal di dalam," katanya.

Dicari-cari kesalahannya.

Yusril menilai persoalan yang membelit Dahlan sesungguhnya sangat simpel. Namun, terlihat dicari-cari.

"Itulah intinya. Walau dakwaan ada dua, primer dan subsider, tapi hakikat persoalan sama, pasal-pasal tidak beda jauh. Pasal 2 ayat 1 terkait dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan kekayaan negara atau korupsi. Kemudian diancam pidana seumur hidup atau 20 tahun paling lama atau paling ringan 4 tahun, itu bunyi dakwaannya," katanya.

"Dalam hati saya berkeyakinan Pak Dahlan enggak bersalah, tapi dicari-cari saja kesalahannya. Dan biarlah nanti kita fight di pengadilan dan mudah-mudahan persidangan berjalan fair, adil dan sesuai kaedah hukum," katanya.

(mdk/dan)