Wiranto ungkap SBY tak akan diperiksa terkait hilangnya dokumen TPF

Wiranto ungkap SBY tak akan diperiksa terkait hilangnya dokumen TPF. Hilangnya dokumen hasil investigasi TPF kasus kematian aktivis Munir Said Thalib menjadi bola panas bagi pemerintahan era SBY. Perdebatan penelusuran dokumen ini bahkan dianggap telah bermuatan politis.

2016-10-26 12:56:40

kasus munir

Hilangnya dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib menjadi bola panas bagi pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Perdebatan penelusuran dokumen ini bahkan dianggap telah bermuatan politis.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan penelurusan dokumen hasil TPF Munir tidak menjurus pada pemeriksaan mantan Presiden SBY. Berdasarkan keterangan mantan Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi dokumen tersebut sudah diserahkan tim TPF kepada SBY pada 2005 lalu.

"Jadi tidak ada kemudian perintah oleh jaksa agung mengusut SBY sebagai mantan presiden, tidak ada," tegas Wiranto di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III Nomor 17, Jakarta, Rabu (26/10).

Dikatakan Wiranto, Presiden Joko Widodo hanya mengintruksikan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menelusuri keberadaan dokumen hasil investigasi TPF Munir. Kalaupun dalam penelusurannya SBY menjadi salah satu sumber untuk dimintai keterangan, maka hal tersebut hanyalah langkah untuk menemukan dokumen TPF Munir.

"Pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan hukum dengan cara-cara yang benar, adil dan transparan," ujarnya.

Wiranto meyakini, dokumen hasil investigasi TPF Munir masih ada. Hanya butuh waktu untuk menemukannya.

"Masa enggak ada, pasti ada. Masa menguap semuanya, kan ada salinannya. Dokumen ratusan lembar pasti di komputer juga ada. Masa hilang semua," tutur Wiranto.

Jika dokumen yang ditunggu-tunggu itu ditemukan, Wiranto memastikan pemerintah melalui Jaksa Agung akan mempelajari dan menindaklanjuti memalui jalur hukum.

"Mudah-mudahan ada suatu perkembangan langkah positif mengenai ini sehingga tidak lagi mengganggu. Katakan lah, tidak lagi merupakan bagian dari hutang pemerintah yang mesti diselesaikan," tuntasnya.

(mdk/tyo)