Misteri keberadaan dokumen asli TPF kematian Munir

Merdeka.com - Mantan Seskab Sudi Silalahi akhirnya buka suara mengenai dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir Said Thalib yang keberadaannya disebut di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sudi membenarkan naskah itu telah diserahkan kepada Presiden SBY pada 2005 lalu.

Namun keberadaan dokumen asli tersebut tak berada di tangan Presiden SBY. Menurut Sudi, Presiden SBY hanya menerima salinan sedangkan naskah asli hasil penyelidikan TPF tersebut raib entah ke mana.

"Naskah laporan akhir TPF Munir saat ini sedang ditelusuri di mana keberadaannya," kata Sudi di Cikeas, Selasa (25/10) kemarin.

Dia mengingat pada pertemuan antara pemerintah dengan TPF Munir pada akhir Juni 2005, Marsudhi menyerahkan sekitar 6 eksemplar (copy) yang diserahkan kepada Pemerintah, secara simbolik naskah pertama diserahkan kepada Presiden SBY disaksikan oleh semua yang hadir. Naskah yang lain dibagikan kepada pejabat terkait.

"Setelah pertemuan tersebut Presiden SBY memerintahkan Seskab Sudi Silalahi untuk mendampingi Ketua TPF Munir, Marsudi guna memberikan pernyataan pers," tuturnya.

Sudi mengatakan, para mantan anggota pejabat di KlB akan terus mencari di mana naskah-naskah tersebut disimpan mengingat hingga saat ini sejumlah penegak hukum telah berganti. Kapolri telah berganti 7 pejabat, Jaksa Agung sudah 4 pejabat, Kepala BIN sudah 5 pejabat, Menteri Hukum dan HAM sudah 5 pejabat dan Sekretaris Kabinet sendiri sudah 4 pejabat.

"Semua rekomendasi dari TPF telah ditindaklanjuti oleh Presiden dan instansi-instansi terkait," ujar dia.

Untuk itu dia meminta kepada siapa saja yang menyimpannya untuk menyerahkan kepada pemerintah sekarang atau ke SBY.

"Kami juga berharap jika para mantan anggota TPF Munir ada yang menyimpan dokumen itu, demi kebenaran dan keadilan, kami juga berharap bisa menyerahkan copy-nya kepada pemerintah Presiden Jokowi maupun mantan Presiden SBY agar terjaga otentikasinya," jelasnya.

Dia juga mendukung dan menyambut baik instruksi Presiden Jokowi untuk menelusuri di mana naskah yang keberadaannya menjadi misteri tersebut. "Kami juga berharap para pejabat yang sedang mengemban tugas di jajaran lembaga kepresiden baik saat ini maupun di masa Presiden SBY yang mengetahui di mana naskah tersebut disimpan, bisa menyerahkan kepada Presiden Jokowi," tuturnya.

Menurutnya, sebelum pemerintahan Presiden SBY berakhir, telah dikumpulkan dan diserahkan dokumen-dokumen negara yang penting dan terpilih (selama 10 tahun) kepada lembaga ke presidenan dan Arsip Nasional Republik lndonesia (ANRI). Saat ini, kata Sudi, pihaknya hanya mendapatkan copy naskah laporan TPF tersebut.

"Setelah kami lakukan penelitian, termasuk melibatkan mantan ketua dan anggota TPF Munir, diyakini bahwa copy tersebut sesuai dengan naskah aslinya," pungkasnya.