Wiranto sindir ada kementerian yang belum bentuk Unit Pungli

Wiranto sindir ada kementerian yang belum bentuk Unit Pungli. "Saya jadi curiga ini apa yang belum melapor ini karena terjadi banyak pungutan liar atau mungkin sudah melapor tapi belum ada progress," kata Wiranto.

2017-01-12 14:13:27

Pungutan Liar

Menko Polhukam, Wiranto, mengungkapkan ada Kementerian/Lembaga yang belum merespons perintah pembentukan Unit Pungutan Liar. Padahal, kata dia, pemerintah tengah galak menghapus praktik pungutan liar di tiap lini.

Wiranto curiga hal itu belum direspon karena adanya praktik pungutan liar di dalam Kementerian/Lembaga sehingga enggan membentuk Unit Pungutan Liar.

"Ada Kementerian yang belum melapor, merespons pembentukan Unit Pungutan Liar. Saya jadi curiga ini apa yang belum melapor ini karena terjadi banyak pungutan liar atau mungkin sudah melapor tapi belum ada progress," kata Wiranto saat menjadi pembicara pada workshop 'Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (12/1).

Wiranto enggan mengungkapkan Kementerian/Lembaga mana yang belum merespons pembentukan Unit Pungutan Liar tersebut. Dia hanya mengingatkan pemberantasan pungutan liar harus total. Dia menegaskan pula pemerintah melalui Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar terus membidik pejabat yang melakukan pungutan liar khususnya mereka yang bekerja di bidang pelayanan publik.

Mantan Panglima ABRI ini menambahkan, pungutan liar dapat berdampak pada perekonomian negara. Sebab itu, dia berharap Kementerian/Lembaga maupun instansi lain dapat berkomitmen penuh menghapus pungutan liar.

"Pungutan liar bikin ekonomi biaya tinggi. Menghambat investasi," ujarnya.

Sementara itu, Wiranto mengapresiasi gerak cepat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah fokus memberantas pungutan liar. Sebab, kata dia, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagai langkah pertama komitmen pemerintah memberantas pungutan liar. Maka dari itu, dia berharap Kementerian/Lembaga dapat pula bergerak cepat merespon perintah pemberantasan pungutan liar.

(mdk/lia)