Wamen Nezar Patria Tegaskan AI Harus Berpihak pada Publik dan Demokrasi, Bukan Sekadar Mesin Bisnis
Nezar Patria, menegaskan AI tidak boleh semata-mata dikembangkan untuk kepentingan bisnis dan kemajuan teknologi.
Pemerintah menegaskan pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) harus tetap berpihak pada kepentingan publik, demokrasi, dan keadilan sosial di tengah semakin besarnya pengaruh platform teknologi global. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan AI tidak boleh semata-mata dikembangkan untuk kepentingan bisnis dan kemajuan teknologi.
Menurutnya, teknologi tersebut harus diarahkan agar tetap melindungi masyarakat, demokrasi, serta ruang publik digital.
“Tujuan kami jelas, yaitu membangun ekosistem AI yang mendorong inovasi sekaligus melindungi nilai-nilai sosial masyarakat dan prinsip demokrasi. Bagi kami, AI yang bertanggung jawab berarti memperkuat literasi AI agar masyarakat dan angkatan kerja siap menghadapi transformasi ini, dengan prinsip tidak seorang pun tertinggal,” ujar Wamen Nezar dalam acara Indonesia AI Safety Virtual Engagement 2026 yang digelar secara daring, Senin (25/05/2026).
Tantangan Baru di Era Perkembangan AI
Menurut Nezar, perkembangan AI berlangsung sangat cepat dan memunculkan berbagai tantangan baru, mulai dari persoalan keamanan, etika, tata kelola, hingga ancaman disinformasi dan konsentrasi kekuatan teknologi. Kondisi tersebut, kata dia, tercermin dalam International AI Safety Report 2026 yang disusun oleh lebih dari 100 pakar AI dan didukung lebih dari 30 negara, termasuk Indonesia.
“Di seluruh dunia, kecerdasan buatan berkembang dengan sangat cepat, membawa tidak hanya peluang besar, tetapi juga pertanyaan serius mengenai keamanan, etika, tata kelola, dan kepercayaan publik. Rilis Laporan Keamanan AI Internasional 2026 semakin memperjelas hal tersebut,” kata Wamen Nezar.
Ia menegaskan keamanan AI kini tidak lagi bisa dipandang sebagai isu tambahan, melainkan harus menjadi bagian utama dalam pengembangan teknologi AI.
“Keamanan AI tidak lagi dapat dianggap sebagai isu sekunder. Keamanan AI harus menjadi bagian dari arsitektur inti pengembangan AI itu sendiri. Indonesia percaya bahwa inovasi dan tanggung jawab harus berjalan beriringan,” tegasnya.
AI Jadi Teknologi Strategis Nasional
Pemerintah Indonesia juga menempatkan AI sebagai teknologi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat layanan publik, pendidikan, dan kesehatan.
Meski demikian, pengembangannya harus tetap menjunjung etika, keadilan, transparansi, serta praktik yang adil di dalam ekosistem digital.
Indonesia juga mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengembangan AI. Selain itu, pemerintah ingin distribusi manfaat teknologi dapat dirasakan lebih merata melalui dialog, kebijakan, dan regulasi yang adaptif.
Dorong Kolaborasi Global
Nezar menilai keamanan AI merupakan tantangan global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Karena itu, dibutuhkan kerja sama internasional, standar bersama, dan dialog yang berkelanjutan.
Indonesia pun menyatakan siap berkontribusi dalam penguatan keamanan AI global agar teknologi tersebut tetap aman, etis, inklusif, dan berpusat pada manusia.
“Keamanan AI merupakan tantangan global. Tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasinya sendirian. Karena itu, kemitraan, standar bersama, dan dialog berkelanjutan menjadi semakin penting,” pungkasnya.