Update Pembangunan Hunian Wilayah Sumut Pascabencana: 800 Unit Dalam Proses Pengerjaan
DTH yang telah tersalurkan hingga Selasa (13/1), BNPB mencatat sebanyak 1.141 KK. DTH sebesar Rp600 ribu per bulan per KK diberikan selama tiga bulan.
Pemerintah pusat yang dibantu berbagai pihak terus melakukan percepatan pemulihan, khususnya di sektor hunian, pascabencana banjir dan longsor yang menimpa Provinsi Sumatra Utara (Sumut) jelang akhir November lalu. Sampai dengan Rabu (14/1), lebih dari 800 unit dalam proses pengerjaan.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari mengatakan, pihaknya mencatat 1.077 unit Hunian Sementara (Huntara) yang diajukan pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana.
"Dari jumlah tersebut, sebanyak 865 dalam proses pembangunan. Sedangkan unit huntara siap huni, tercatat 27 unit selesai. Huntara yang telah selesai berada di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 15 unit dan Tapanuli Utara 12 unit," kata Abdul Muhari, Kamis (15/1).
Sementara itu, mereka yang memilih skema Dana Tunggu Hunian (DTH) berjumlah 3.489 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah itu, sebanyak 3.251 rekening penerima telah disiapkan oleh pemerintah.
Sedangkan DTH yang telah tersalurkan hingga Selasa (13/1), BNPB mencatat sebanyak 1.141 KK. DTH sebesar Rp600.000 per bulan per KK diberikan selama tiga bulan.
"Bantuan huntara dan DTH ini diberikan kepada kepala keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat. Mereka nantinya akan mendapatkan Hunian Tetap (Huntap) dan diharapkan dapat cepat pulih dengan tempat tinggal yang baru," ujarnya.
Ia menjelaskan, secara pararel Huntap juga dilakukan pembangunan di wilayah terdampak. Data yang dihimpun hingga Rabu (14/1), Huntap yang diusulkan pemerintah daerah sebanyak 3.460 unit dan dalam proses pembangunan sebanyak 648 unit.
Data Korban Bencana
Selain itu, ia menyampaikan data bencana di Wilayah Sumut akibat banjir dan longsor yang dipicu fenomena siklon tropis Senyar. Korban jiwa masih tercatat sama, yaitu korban meninggal dunia 264 jiwa, hilang 72 jiwa dan mengungsi 10.854 jiwa.
"Dari sejumlah wilayah administrasi kabupaten dan kota, 14 daerah masih berada pada status transisi darurat ke pemulihan. Dua daerah telah mengakhiri status tanggap darurat," sebutnya.
"Keempat belas wilayah dengan status transisi darurat ke pemulihan yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Sibolga, Humbang Hasundutan, Pak Pak Bharat, Nias Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Langkat, Deli Serdang, Batubara, Medan dan Binjai," sambungnya.
Status Kedaruratan
Dengan masih adanya pengungsian dan status kedaruratan tersebut, Pemerintah Pusat ditegaskannya terus mendistribusikan bantuan pangan dan non-pangan dari Pos Logistik Kualanamu ke sejumlah wilayah Sumut, termasuk ke Provinsi Aceh.
"Distribusi harian Sumut per Selasa (13/1), BNPB menyalurkan bantuan 1,3 ton via udara dan 27,02 ton via darat. Sejak pengaktifan pos logistik hingga hari ini, BNPB telah menyalurkan bantuan sebesar 2.781,56 ton, dari total bantuan masuk 3.023,60 ton. Ini berarti total distribusi bantuan yang telah disalurkan sebesar 91,99 persen," pungkasnya.