Terungkap Penyebab Macet Parah di Pelabuhan Ketapang, Ini Pemicunya
Kemacetan panjang yang melanda Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, sejak awal Juli 2025, mencapai puncaknya pada Sabtu (26/7).
Kemacetan panjang yang melanda Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, sejak awal Juli 2025, mencapai puncaknya pada Sabtu (26/7). Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa penurunan tajam jumlah kapal penyeberangan Ketapang-Gilimanuk menjadi pemicu utama terganggunya arus lalu lintas pelabuhan.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, menjelaskan bahwa insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli berdampak signifikan terhadap operasional pelayaran.
Akibat evaluasi keselamatan menyusul peristiwa tersebut, jumlah kapal yang diizinkan berlayar turun drastis, dari sebelumnya 15 armada menjadi hanya enam unit.
"Biasanya satu kapal bisa memuat hingga 20 kendaraan, kini cuma diperbolehkan mengangkut lima saja. Wajar jika antrean kendaraan mengular panjang," ujar Nyono.
Ia menerangkan bahwa pengurangan kapasitas dilakukan karena penyesuaian terhadap beban serta panjang ramp door pada kapal jenis LCT. Langkah ini diambil demi menjaga stabilitas kapal, khususnya yang mengangkut truk bermuatan berat dan berdimensi besar.
Dengan terbatasnya kapal dan penurunan daya angkut, antrean kendaraan terutama truk pengangkut logistik, memanjang hingga puluhan kilometer. Truk-truk besar harus menunggu giliran kapal LCT bongkar muat di Pelabuhan Gilimanuk sebelum bisa kembali berlayar ke Ketapang, memperlambat siklus penyeberangan.
Pengelolaan Ranah Pusat
Meski pengelolaan pelabuhan dan operasional kapal merupakan ranah pemerintah pusat, Pemprov Jatim tak tinggal diam. Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah melayangkan surat resmi kepada Menteri Perhubungan RI agar segera menambah kapal berkapasitas besar yang dapat melayani dermaga LCM di Ketapang.
"Surat itu sudah ditandatangani oleh Ibu Gubernur dari Ponorogo pada Sabtu malam dan akan dikirimkan secara resmi hari Senin," terang Nyono. Ia menambahkan bahwa komunikasi intens juga dilakukan melalui jalur informal seperti pesan WhatsApp.
Selain meminta tambahan armada, Pemprov Jatim juga mengusulkan agar pelabuhan alternatif seperti Pelabuhan Jangkar di Situbondo diaktifkan kembali untuk menurunkan beban operasional Ketapang. Namun, keputusan final tetap berada di tangan pemerintah pusat.
"Kami sadar ini bukan kewenangan langsung kami, tapi kami harus bertindak. Ini menyangkut kelancaran logistik dan mobilitas masyarakat," tegas Nyono.
Dishub Jatim pun telah menjalin koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur-Bali untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.
Dampak kemacetan tidak hanya menyangkut kenyamanan perjalanan, tetapi juga berimbas pada distribusi barang lintas pulau.
Slamet, seorang pengemudi truk asal Pasuruan, mengaku telah menunggu dua hari di lokasi.
"Saya bawa sayur dari Pasuruan ke Bali. Sudah dua hari antre, sayurnya bisa rusak kalau kelamaan," keluhnya.