Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Tetapkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Meski Ada Pro Kontra
Soeharto dinilai memiliki jasa dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), sebuah program pembangunan ekonomi dan sosial.
Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon menjelaskan alasan Presiden ke-2 RI Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, meski ada pro kontra. Fadli Zon mengatakan bahwa jasa-jasa dan perjuangan Soeharto baik saat menjadi Presiden maupun tentara sudah memenuhi syarat mendapat gelar pahlawan nasional.
"Saya kira tidak ada yang hal-hal seperti itu teknis sekali ya. Maksudnya yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji," kata Fadli Zon di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11).
Dia memaparkan, sejumlah jasa-jasa Soeharto yang membuatnya layak mendapat gelar pahlawan nasional. Mulai dari, Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi tonggak Indonesia diakui oleh dunia hingga mengikuti berbagai pertempuran.
"Antara lain itu Serangan Umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat ya," ujarnya.
Selain itu, kata dia, Soeharto juga memiliki jasa dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), sebuah program pembangunan ekonomi dan sosial yang dilaksanakan di Indonesia selama masa Orde Baru.
Pembangunan ini membuat Indonesia mencapai kemajuan signifikan, termasuk swasembada beras, menekan laju pertumbuhan penduduk, dan pengentasan kemiskinan. Fadli menyebut Soeharto juga berperan menghentikan pemberontakan gerakan 30 September 1965 atau G30S/PKI.
"Apalagi ketika itu kita mengalami inflasi yang luar biasa sampai 600-an persen, pertumbuhan juga minus ya. Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui gerakan 30 September PKI," jelas Fadli.
Dugaan Soeharto Terlibat Korupsi
Terkait adanya dugaan Soeharto terlibat dalam kasus korupsi dan pelanggaran HAM berat, Fadli menekankan bahwa hal tersebut tak tidak pernah terbukti.
"Ya tadi seperti Anda bilang, kan namanya dugaan. Iya, dugaan itu kan tidak pernah terbukti juga," tutur Fadli.
Dia memastikan 10 tokoh penerima gelar pahlawan nasional memenuhi syarat dan sesuai dengan undang-undang. Fadli Zon menuturkan nama-nama tersebut berasal dari aspirasi masyarakat bawah dan sudah melewati seleksi yang panjang.
"Mudah-mudahan ini tujuannya adalah bagaimana ke depan gitu ya, ini jasa-jasa mereka, keteladanan mereka bisa menjadi pemberi semangat bagi kita karena ini usulan-usulan juga dari provinsi," kata Fadli.
Penghormatan Terhadap Jasa Pahlawan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan 10 tokoh menjadi Pahlawan Nasional. Penetapan ini merupakan penghargaan dan penghormatan tertinggi dari negara atas jasa-jasa mereka yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Adapun penetapan 10 tokoh tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Salah satu tokoh yang menerima yakni, Presiden kedua RI Soeharto.
Dia dianggap berjasa saat menjadi Wakil Komandan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Yogyakarta usai proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Saat itu, Soeharto memimpin pelucutan senjata pasukan Jepang di Kota Baru pada tahun 1945.
Selain itu, ada nama Presiden keempat RI Abdurrachman Wahid atau Gus Dur yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional bidang perjuangan politik dan pendidikan. Selanjutnya, aktivis buruh perempuan yang gugur saat masa Orde Baru, Marsinah.
Rincian 10 Nama Penerima Gelar Pahlawan Nasional
Berikut 10 nama penerima gelar pahlawan berserta jasa-jasanya untuk Indonesia:
1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid dari Provinsi Jawa Timur (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)
Tokoh dari Provinsi Jawa Timur. K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia.
2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah (Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)
Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai Wakil Komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945.
3. Almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur (Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan)
Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan Hak Asasi Manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Ngunjo, Nganjuk, Jawa Timur. Ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial.
4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dari Provinsi Jawa Barat (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)
Riwayat perjuangan dari Mochtar Kusumaatmadja yang paling menonjol adalah gagasannya dengan konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Djuanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Djuanda tahun 1953.
5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dari Provinsi Sumatera Barat (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
Ia adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam memelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia.
6.Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah (Bidang Perjuangan Bersenjata)
Perjuangan militer dari Sarwo Edhie dimulai sebagai komandan Kompi dalam TKR selama periode perang kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949.
7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)
Sultan Muhammad Salahuddin berperan besar di Bidang Pendidikan dengan mendirikan HIS di Rabah, 1921. Sekolah Kejuruan Wanita 1922, sekolah agama dan umum di setiap (kejenelian) 1922.
8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil dari Provinsi Jawa Timur (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
Syaikhona Muhammad Kholil merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama.
9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih dari Provinsi Sumatera Utara (Bidang Perjuangan Bersenjata)
Dikenal sebagai Napoleon dari Batak. Di bawah kepemimpinan Tuan Rondahaim Saragih, Pasukan Dayak di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil. Kemenangan signifikan terutama setelah pertempuran Dolok Merawan dan Dolok Sagala.
10. Almarhum Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi)
Zainal Abidin Syah adalah Sultan Tidore ke-37 yang memimpin sejak tahun 1946 hingga wafatnya pada tahun 1967.