Terkait kasus e-KTP, ada 4 lagi yang dicegah KPK, total 9 orang

Terkait kasus e-KTP, ada 4 lagi yang dicegah KPK, total 9 orang. Mereka adalah Sugiharto dan Irman Isnu Edhi Wijaya, Anang Sugiana, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Empat lainnya, Yosep Sumartono, Widyaningsih, Sidik Gunawan dan Dedi Priyono. Masa cegah berbeda-beda, ada yang sejak tahun lalu.

2017-03-15 19:45:07

E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah sembilang orang terkait penanganan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Mereka yang dicegah di antaranya saksi yang memiliki informasi penting terkait kasus itu.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menjelaskan 9 orang yang dicegah ke luar negeri. Dua terdakwa Sugiharto dan Irman dicegah ke luar negeri dari tanggal 28 September 2016 - 28 April 2017. Isnu Edhi Wijaya, Anang Sugiana, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong dicegah ke luar negeri dari tanggal 28 September 2016 -28 April 2017.

Empat nama baru terdiri dari Yosep Sumartono dan Widyaningsih yang dicegah ke luar negeri dari tanggal 17 Oktober 2016 -17 April 2017. Serta dua saksi lain Sidik Gunawan dan Dedi Priyono yang dicegah ke luar negeri dari tanggal 11 Januari 2017 - 11 Juli 2017.

"Total ada 9 yang saat ini dicegah ke luar negeri," kata Febri dalam saat konferensi pers di kantor KPK, Rabu, (15/03).

Sidang kedua kasus korupsi e-KTP akan di gelar besok pagi, Kamis, (15/03). Febri mengatakan, saksi di persidangan besok akan fokus mendalami aspek penganggaran. Saksi yang akan dihadirkan menurut Febri adalah pihak Kemendagri, DPR, serta pihak lain.

"Besok kami dalami rencananya aspek penganggaran, usnur saksi dari Kemendagri, DPR dihadirkan di persidangan besok," imbuhnya.

Terkait siapa nama-nama saksi yang akan dihadirkan, Febri belum bersedia menyebutkan. Penganggaran, imbuh Febri melibatkan instansi seperti Kemendagri, DPR, Kementerian Keuangan, serta pihak swasta.

"Penganggaran libatkan instansi Kemendagri, DPR, Kementerian Keuangan, serta pihak swasta yang sudah pengkondisian sejak awal. Ada unsur Kemendagri kami hadirkan sebagai saksi. Kami harap penanganan perkara berjalan efektif," papar Febri.

(mdk/lia)