PDIP: Terlalu pagi kita bicara soal angket e-KTP

Merdeka.com - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Perreira menilai, usulan penggunaan hak angket atas kasus e-KTP yang menyeret sejumlah anggota DPR dan petinggi partai terlalu dini. Menurutnya, DPR lebih baik menjalankan fungsi pengawasan ke KPK melalui komisi III ketimbang langsung mendorong angket.

"Proses hukum ya jadi berlangsung di wilayah hukum, penegakan hukum kalau ada hal yang itu ya pengawasan dari DPR oleh komisi masing-masing dahulu, kalau ada hal yang luar biasa baru masuk ke angket. Itu terlalu pagi kalau sekarang kita bicara soal angket," kata Andreas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Andreas meminta, Fahri dan anggota-anggota DPR menghormati proses hukum yang tengah dijalankan KPK dan Pengadilan daripada selalu mengusulkan angket.

"Bukan setuju tidak setuju, kan angket ada prosedurnya, kan ini menyangkut proses hukum, hormati hukum yang berlaku itu. Kalau pengawasan ya di komisi terkait, sehingga apa-apa hal tidak melulu angket," tegasnya.

"Ya kami seperti itu, ikuti hukum prosedur hukum yang berlaku. Jadi tidak semua harus diangket, kecuali ada temuan-temuan khusus," sambung Andreas.

Selain mengusulkan angket, Fahri juga mendesak Ketua KPK Agus Rahardjo untuk mundur dari jabatannya. Agus dianggap memiliki peran besar dalam perencanaan dan pengaturan pemenang tender proyek e-KTP saat menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Ketua KPK.

Menanggapi desakan ini, Andreas mengaku tidak tahu pasti alasan Fahri mendesak Agus mundur dari jabatan Ketua KPK. Namun, dia menduga Fahri memiliki informasi soal dugaan keterlibatan Agus dalam korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

"Saya enggak tahu alasan Pak Fahri apa, mungkin Pak Fahri punya temuan temuan khusus atau hal-hal yang dia temui mungkin Pak Fahri lebih tahu," pungkasnya.