Sudirman Said: Sejarah akan mencatat siapa yang benar dan salah

Sebagai pembuat UU, DPR harus mengedepankan standar etika yang tinggi.

2015-12-01 17:15:09

Sudirman Said

Laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait adanya permintaan saham PT Freeport yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dengan dalih akan diberikan ke Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, menjadi bola panas di DPR.

Barisan pendukung Setya Novanto balik menyerang Sudirman Said dengan beragam tudingan. Sempat pula dipersoalkan terkait legal standing laporan Sudirman Said lantaran statusnya sebagai menteri.

Proses penyelesaian kasus ini di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) juga masih belum menunjukkan perkembangan. Yang muncul justru ide membentuk pansus dengan sasaran membidik pejabat pemerintah yang disebut-sebut sebagai dalang dari kasus ini. Menteri ESDM Sudirman Said menanggapi santai serangan yang mengarah pada dirinya. "Sejarah pasti mencatat siapa yang benar dan siapa yang salah," tegas Sudirman Said saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/12).

Sudirman Said seolah tak mau ambil pusing dengan beragam polemik dan spekulasi di balik kasus ini. Dia mengaku hanya menjalankan tugas memberantas mafia dan pemburu rente yang kerap merugikan negara. Jika dalam proses di MKD nanti dibutuhkan keterangan dan penjelasan, Sudirman Said mengaku tidak akan mangkir dari panggilan.

"Saya pasti akan memberikan keterangan sejujur-jujurnya karena pemerintahan Jokowi-JK konsisten menempuh garis tidak kompromi pada mafia dan pemburu rente. Kita akan jalankan," katanya.

Dia hanya mengingatkan agar proses penyelesaian persoalan ini dilakukan secara baik. Sebab, perhatian rakyat tertuju pada MKD. Mantan Dirut PT Pindad ini menambahkan, proses di MKD bakal jadi pertaruhan bagi lembaga etik dewan menegakkan harga diri politisi penghuni gedung DPR.

Sebab, sebagai lembaga pembuat aturan hukum, dibutuhkan standar etika tinggi. Sebagai pembuatan hukum yang bisa mengontrol dan mengendalikan hukum adalah lawmaker itu etika. Karena itu semua rakyat berharap bahwa cara menangani proses yang ditepuh MKD menjunjung tinggi standar etika. Jadi bukan prural ke hal-hal yang tidak penting. Yang fundamental bagaimana etika ditegakkan," ucapnya.

(mdk/noe)