Soal kasus e-KTP, PDIP minta KPK bertindak adil berdasarkan fakta

Hasto menambahkan, partainya telah melakukan klarifikasi kepada kader-kader yang namanya diduga terlibat kasus korupsi e-KTP. Di mana ternyata kader partai PDIP itu membantah terlibat dalam korupsi e-KTP.

2017-03-08 14:50:07

Hasto Kristiyanto

PDI Perjuangan mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) pada 2011-2012. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ‎mengaku tidak mempermasalahkan adanya nama-nama kader partainya dalam kasus program Kementerian Dalam Negeri itu.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk bertindak dengan adil menegakkan kebenaran berdasarkan fakta-fakta materil yang memang dikumpulkan," kata Hasto di kediaman Presiden RI kelima Megawati‎ Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/3).

Hasto menambahkan, partainya telah melakukan klarifikasi kepada kader-kader yang namanya diduga terlibat kasus korupsi e-KTP. Di mana ternyata kader partai PDIP itu membantah terlibat dalam korupsi e-KTP.

‎"Sudah langsung dilakukan klarifikasi, beberapa langsung melakukan klarifikasi bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Biarlah nanti pengadilan yang membuktikan hal tersebut," jelasnya.

Hasto tidak memberikan penjelasan bilamana ada kader partai besutan Megawati itu ternyata terbukti melakukan korupsi e-KTP. Dia sepenuhnya menyerahkan kasus tersebut kepada KPK untuk melakukan pengusutan.

‎"Proses hukum masih berjalan. Intinya kami mendukung seluruh proses hukum sebenarnya. Bahwa terhadap berbagai korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, partai menentang hal tersebut," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan bakal ada nama-nama besar yang terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

"Nanti anda tunggu kalau anda mendengarkan tuntutan yang dibacakan, anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya akan disebutkan di sana," kata Agus di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (3/3).

Agus menjelaskan dalam persidangan nantinya secara bertahap satu per satu nama besar akan disebut sebagai pihak yang kecipratan menikmati uang dari hasil korupsi pengadaan e-KTP.

(mdk/msh)