SKB 11 Menteri soal Radikalisme Dianggap Cara Jokowi Menjaga Stabilitas Politik

Menurut dia, perbedaan semacam itu pada dasarnya masih bisa dikomunikasikan dan jangan sampai langsung dicap sebagai ASN golongan radikal.

2019-11-30 19:04:00

SKB Menteri Soal Radikalisme

Pengamat Intelijen Ridlwan Habib menyambut baik pembentukan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab pada dasarnya, pengaruh perbedaan pandangan, baik dari isu politik hingga ideologi kelompok tertentu nyata adanya.

Mengingat kembali, target periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun ke depan adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan stabilitas politik.

"Saya kira ini terkait. Karena SKB ini kan demi menciptakan stabilitas politik. Kita akui lingkungan ASN berbeda-beda. Jangan sampai kemudian arahnya ini membenci pemerintah. Kita harus mengakui sisa kebencian oknum ASN yang tidak mendukung Pak Jokowi itu masih ada, walaupun Pak Prabowo sudah jadi Menhan," tutur Ridlwan dalam diskusi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11).

Menurut dia, perbedaan semacam itu pada dasarnya masih bisa dikomunikasikan dan jangan sampai langsung dicap sebagai ASN golongan radikal. Yang perlu diperhatikan justru lebih spesifik ke ASN dengan ideologi kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Hizbut Thahrir Indonesia (HTI).

Hanya saja, lanjut Ridlwan, ASN dengan ideologi HTI sejauh ini lebih berbahaya.

"Kalau sudah jelas JAD, maka dia akan resign. Yang di Maluku Utara itu, dia Polwan mau jadi pengebom bunuh diri di Surabaya, dia keluar dari ASN. Nah yang berbahaya ini yang tetap di dalam, mengambil keuntungan, gajinya, tapi tetap merongrong negara dengan mengganggu NKRI. Istilahnya meludahi sumurnya sendiri. Gajinya dari pemerintah, tapi dihina-hina," jelas dia.

Ridlwan menyebut, kelompok JAD menilai dengan tegas bahwa gaji dari pemerintah adalah haram. Dari situ, ASN yang terpapar paham JAD akan langsung memilih keluar dari pekerjaan tersebut. Sementara bagi mereka yang memiliki ideologi HTI, akan tetap menggerogoti tubuh ASN dari dalam.

"HTI setelah dibubarkan, kemudian menyamarkan dengan berbagai nama," kata Ridlwan.

Mereka yang berpaham JAD dan HTI pun tidak bisa lagi diidentifikasikan lewat tampilan fisik, semisal bercadar atau pun bercelana sebatas mata kaki.

"Maka hati-hati jika seseorang memposting sesuatu dan buru-buru dicap radikalis. Gunakan pendekatan. Jika terindikasi HTI, maka keluarkan," Ridlwan menandaskan.

Reporter: Nanda Perdana Putra

(mdk/gil)