Sidang Gugatan Pilpres, Tim Prabowo Justru Singgung Neo Orde Baru Hingga Korupsi

Tim hukum capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah menyinggung pemerintahan Jokowi bergaya otoriter Orde Baru. Ini disampaikan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemungutan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6).

2019-06-14 11:30:54

Sidang Sengketa Pemilu

"Gaya Otoriter Orde Baru. Lebih jauh, potensi kecurangan pemilu yang dilakukan presiden petahana akan lebih kuat terjadi kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya adalah pemerintahan yang cenderung otoriter, yang untuk di Indonesia salah satu contohnya adalah di era Orde Baru," kata Teuku Nasrullah.

Dia menilai cara Presiden Jokowi memerintah memunculkan pendapat bahwa sistem pemerintahan bergaya Neo-Orde Baru. Ditambah korupsi yang masif dan perlakuan represif terhadap masyarakat sipil. Menurutnya, ini ciri pemerintahan otoriter dan orde baru. Dia mengutip pernyataan pengamat asing untuk memperkuat argumentasinya.

"Salah satu yang berpendapat demikian adalah Prof Tim Lindsey, guru besar hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School. Dalam artikelnya 'Jokowi in Indonesia's 'new order', Profesor Tim berpendapat pengaturan sistem politik yang masih buruk, maka pemenang pemilu akan cenderung bertindak koruptif untuk mengembalikan biasa politik yang sangat mahal," jelas Teuku.

Tudingan pemerintahan yang otoriter pernah dibantah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Wapres JK pernah mengisahkan kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo ( Jokowi). Menurutnya, selama 4 tahun bersama Jokowi, dia mengaku tidak pernah melihat sikap otoriter dari kepemimpinan Jokowi.

"Tapi saya jamin pengalaman 4 tahun dengan Jokowi, beliau tidak kepikiran otoriternya," kata JK saat menjadi pembicara di CNBC Economic Outlook 2019, di Jakarta, Kamis (28/2).

Namun, dengan sikap kepemimpinan Jokowi yang tidak ingin berkuasa sendiri kadang-kadang justru membuat dirinya kerepotan. Sebab, hampir dalam satu minggu, kurang lebih 5 kali dilakukan rapat tentang pengambilan keputusan atau kebijakan.

"Yang repot kita apa saja dirapatkan. Sampah saja dirapatkan, rapat dua-tiga kali, apalagi soal pertumbuhan. Kadang-kadang Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) sibuk mencatat sampai lupa," klakar JK yang kemudian disambut tawa oleh para hadirin.

"Ini kadang-kadang 5 kali seminggu, tapi sekarang tidak karena beliau sering keluar daerah jadi aman-aman saja kita sekarang agak santai," tambah JK.

Reporter: Muhammad Radityo

(mdk/noe)