Sewa kamar pakai uang palsu, dua pelaut dibekuk polisi

"Kedua pelaku kita tahan dan dijerat dengan pasal 36 ayat 2 dan 3 undang - undang RI nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman 10 tahun penjara," kata Dolifar.

2017-03-11 01:00:00

uang palsu

Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satuan Reskrim Polres Indragiri Hilir melakukan penangkapan 2 orang pria yang membelanjakan uang rupiah palsu. Keduanya bekerja sebagai pelaut, Hendrawanto (36) dan Ruslan (37), warga pendatang dari Kabupaten Siak dan Kepulauan Meranti.

"Pelaku Hendrawanto merupakan nakhoda kapal barang buktinya uang Rp 100 ribu palsu sebanyak 9 lembar, dan rekannya Ruslan merupakan pelaut dengan barang bukti ‎6 lembar uang palsu," ujar Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dolifar Manurung Sik kepada merdeka.com, Jumat (10/3).

"Penangkapan ini berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, si nakhoda kapal itu menyewa kamar wisma dengan menggunakan uang palsu," tambah Dolifar.

Polisi yang mendapat informasi itu langsung mengecek dan menggedor kamar 203 kemudian mengamankan penghuni kamar tersebut, yakni Hendrawanto tanpa perlawanan.

Terhadap pelaku, dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanyak 9 lembar. Pelaku mengaku sudah menggunakan uang palsu tersebut untuk membayar biaya sewa kamar wisma.

Setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Hendrawanto, dia mengaku uang palsu yang dimilikinya didapat dari Ruslan. Anggota Unit Tipiter langsung bergerak menyelidiki keberadaan pelaku.

"Setelah keberadaan pelaku terdeteksi di Pelabuhan Desa Belanta Raya, petugas melakukan penangkapan terhadap Ruslan dan ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanyak 6 lembar," jelas Dolifar.

Ruslan mengaku sudah membelanjakan uang palsu pecahan 100 ribu tersebut sebanyak 3 lembar. Pelaku selanjutnya diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

"Kedua pelaku kita tahan dan dijerat dengan pasal 36 ayat 2 dan 3 undang - undang RI nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman 10 tahun penjara," pungkas perwira menengah jenolan Akademi Kepolisian tahun 1996 ini.

(mdk/ded)