Setujui anggaran Rp 73,08 T, DPRD beri 13 catatan untuk Pemprov DKI

DPRD meminta agar Pemprov DKI meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi warga.

2015-01-27 19:27:00

Pemprov DKI

DPRD DKI Jakarta telah menyepakati RAPBD DKI Jakarta sebesar Rp 73,08 triliun. Walaupun telah disetujui, mereka memberikan 13 catatan untuk segera ditanggapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebab, ini menyangkut program-program unggulan pemerintah daerah.

Wakil Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, ada 13 catatan yang diberikan pihaknya kepada Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya, penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang dinilai masih banyak ditemukan masalah.

Kemudian peningkatan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi moderen dan melanjutkan rencana pembangunan stadio olahraga Taman BMW yang hingga kini masih belum usai sengketa hukumnya.

"Pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk sekolah swasta sebagai pengganti Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dipandang belum mengakomodir kepentingan kelembagaan sekolah," ujar Taufik dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/1).

Dia melanjutkan, pelaksanaan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan, pemakaman dan ruang terbuka hijau. Catatan lainnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan pengembangan sistem transportasi terpadu.

"Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi di wilayah Kepulauan Seribu, optimalisasi perluasan dan penambahan jaringan jalan dan missing link, prioritas penambahan armada angkutan Transjakarta dan penataan trayek serta peremajaan angkutan umum," tambah politisi Partai Gerindra ini.

Taufik mengungkapkan, penataan kampung dan kampung kumuh yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan melalui penataan prasarana umum yang ada di lingkungannya. Catatan selanjutnya, persoalan sampah di Jakarta yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

"Walaupun anggaran pengelolaan sampah setiap tahun mengalami peningkatan," katanya.

Dia melanjutkan, catatan berikutnya, upaya peningkatan pengawasan pemanfaatan rumah susun dengan pembuatan kartu penghuni rusun multifungsi dan peningkatan pengamanan terhadap aset rusun dengan pemasangan CCTV, pemberian anggaran kesejahteraan pengurus RT/RW dan penanggulangan bencana bagi Camat dan Lurah. Kemudian yang terakhir, DPRD DKI Jakarta akan menyoroti pembangunan light rail transid (LRT).

"DPRD memandang program itu terlalu terburu-buru karena belum ada penjelasan tentang skema operasional dan subsidi tarif proyek LRT kepada DPRD," tutup Taufik.

(mdk/rnd)