SBY curhat ke KPK cs, pejabat daerah takut ambil keputusan

"Penegakan hukum itu harga mati, tapi pilihlah cara-cara yang tepat agar pemerintahan itu bisa bekerja," pinta SBY.

2013-12-09 13:10:29

Presiden SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, ada fenomena yang terjadi di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di antaranya ketakutan pejabat daerah dalam mengambil keputusan dan mencairkan anggaran. Akibatnya, proses pembangunan menjadi terhambat.

"Munculnya keragu-raguan pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan merealisasikan anggaran karena takut disalahkan, setiap saya ke daerah. Saya mendengarkan keluhan para gubernur, wali kota dan bupati di samping hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai," ungkap SBY kepada para penegak hukum saat berpidato pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM se-Dunia Tahun 2013 di Istana Negara, Senin (9/12).

Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM se-Dunia Tahun 2013 ini dihadiri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Ketua KPK Abraham Samad, Kapolri Jenderal Sutarman, Jaksa Agung Basrief Arief, Ketua MA Hatta Ali, Ketua MK Hamdan Zoelva dan sejumlah menteri, pejabat negara serta perwakilan negara-negara sahabat.

SBY melanjutkan, akibat situasi tersebut, pejabat daerah dan birokrasi mengalami kegamangan dalam menjalankan tugasnya karena takut disalahkan korupsi. Kejadian ini menyebabkan penyerapan anggaran yang diberikan negara maupun APBD tidak sesuai target.

"Laporan yang saya terima, dipanggil oleh penegak hukum baik kejaksaan atau kepolisian hampir semuanya, sehingga tidak bisa bekerja dengan baik, atau tidak mau bekerja. Ini yang saya terima masukan daerah. Oleh karena itu, saya menginstruksikan ke semua, penegakan hukum itu harga mati, tapi pilihlah cara-cara yang tepat agar pemerintahan itu bisa bekerja," pinta SBY.

Di lain pihak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut soal pemberantasan korupsi antara pemerintah dan KPK memiliki kesamaan. Hanya saja, pemerintah daerah selalu dilandasi unsur keraguan dan ketakutan saat penegakan hukum sedang dilakukan.

"Pemdanya aja ketakutan, kalau pemdanya yang bersih, tidak perlu takut. Tapi kalau pemdanya kotor korupsi pasti lah dia takut," tegas Abraham saat meninggalkan Istana Negara.

(mdk/ren)