SBY minta kasus korupsi jangan dipolitisasi

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar kasus-kasus korupsi yang terjadi tidak dipolitisasi. Sebab, hukum berkaitan dengan kebenaran dan keadilan, sementara politik masih memiliki kepentingan dan kekuasaan.

"Ini kerap dirasakan masyarakat, yaitu sering dicampuradukannya penegakan hukum dengan wilayah politik. Mari kita bebaskan keadaan seperti ini. Hukum berkaitan dengan kebenaran dan keadilan. Politik, bagaimana pun tidak bebas dari kepentingan untuk kekuasaan," ujar SBY saat berpidato pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM se-Dunia Tahun 2013 di Istana Negara, Senin (9/12).

Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM se-Dunia Tahun 2013 ini dihadiri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Ketua KPK Abraham Samad, Kapolri Jenderal Sutarman, Jaksa Agung Basrief Arief, Ketua MA Hatta Ali, Ketua MK Hamdan Zoelva dan sejumlah menteri, pejabat negara serta perwakilan negara-negara sahabat.

SBY meminta kepada semua pihak untuk memberikan kepercayaan penuh kepada penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa gangguan politik. Tak hanya itu, SBY juga menginstruksikan agar aparat wajib mencegah dirinya untuk memasuki diskursus politik dalam mengemban tugasnya.

"Kalau ada berita yang tersebar di masyarakat, penegak hukum bisa menjelaskan dengan gamblang, jelaskan duduk persoalannya. Dengan demikian seseorang yang belum tentu bersalah, dengan tiadanya penjelasan yang lengkap, ketika memasuki ruang publik itu beritanya bisa ke sana ke mari. Itu juga bagian bagaimana kita menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," paparnya.

Tidak hanya politikus, SBY juga mengajak masyarakat untuk tetap memberikan dukungan penuh kepada penegak hukum. Namun, tetap mengedepankan kontrol sosial.