Revisi UU terorisme, Komjen Tito minta keamanan nasional diutamakan

Bagi Tito, lebih baik mengorbankan kebebasan sipil daripada keamanan nasional.

2016-04-19 18:05:43

BNPT

DPR akan merevisi Undang-Undang Terorisme yang berlangsung sejhak beberapa waktu lalu, yang salah satu isinya memperpanjang penangkapan penahanan dari empat bulan menjadi enam bulan. Dalam masa penahanan enam bulan, diisukan titik kritis di mana jika seorang yang ditangkap belum memiliki status tersangka.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian mengungkapkan, harus disesuaikan dengan apa yang ada di lapangan yakni antara civil liberty atau national security.

"Dalam hal ini, kita harus melihat pendapat masyarakat dahulu, kemudian dari pansus menilai. itu kemudian menjadi fenomenal antara civil liberty dengan national security yaitu kebebasan individu, kebebasan masyarakat dengan national sekurity. Itu merupakan bukan yang dikompensasi, harus ada yang dikorbankan," kata Tito saat ditemui, Selasa (19/4).

Tito mengungkapkan, kalau nasional sekuriti ternyata dianggap lebih penting karena ancaman yang tinggi, maka mau tak mau akan mengorbankan civil liberty meskipun sedikit. Namun ketika civil liberty aman dan damai, tidak ada serangan maupun dari analisa intelijen tidak akan terjadi gerakan-gerakan apapun yang berujung pada serangan teror.

"Nah sekarang kita lihat nilai, ini ada kasus Thamrin, ada serangan di Lahore, Istanbul, kemudian ada orang Uighur di Poso. Di Poso ada dinamika seperti itu, kemudian ada jaringan kemarin yang akan menyerang macam-macam ada di Bali segala macam, yang ratusan orang yang diancam, mereka kembali melakukan ancaman, silakan dinilai," ungkapnya.

"Masyarakat silakan menilai, DPR silakan menilai, apakah pendulumnya sudah harus masuk kepada lebih perlindungan keamanan nasional atau tidak. Kalau dianggap itu, berarti civil liberty harus dikorbankan sedikit di antaranya dengan menambah masa penangkapan penahanan, why not? Tapi kalau dianggap aman, sudah enggak perlu revisi dan lainnya enggak apa-apa juga, tapi kalau ada apa-apa ya tanggung jawab. Intinya kita kan kepentingannya untuk masyarakat bersama," tutupnya.

(mdk/tyo)