Puluhan Kilometer Macet, Pemprov Jambi Berupaya Redakan Demo Penolakan Jalan Khusus Batu Bara
Pemprov Jambi bergerak cepat menenangkan massa demo penolakan pembangunan Jalan Khusus Batu Bara yang menyebabkan kemacetan parah di Jambi, demi menjaga mobilitas dan investasi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mengambil langkah cepat untuk menenangkan massa unjuk rasa yang menolak pembangunan jalan khusus batu bara. Aksi demonstrasi ini telah menyebabkan kemacetan parah di jalan lintas timur Sumatera Riau-Jambi, mengancam kelancaran mobilisasi dan aktivitas ekonomi.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jambi, Johansyah, menyatakan bahwa aspirasi masyarakat akan segera dilaporkan kepada Gubernur Jambi. Pihak pemerintah berharap agar aksi massa tidak sampai mengganggu mobilitas vital di jalur utama tersebut, mengingat dampaknya yang luas.
Unjuk rasa yang berlangsung pada hari Sabtu ini, dimulai sejak pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB, telah mengakibatkan antrean kendaraan mengular hingga belasan kilometer. Situasi ini mendorong Pemprov Jambi untuk segera mencari solusi demi memulihkan kondisi lalu lintas dan menjaga ketertiban umum.
Upaya Pemprov Jambi Redakan Ketegangan
Johansyah menjelaskan bahwa Gubernur Jambi telah mengetahui barisan masyarakat yang menolak pembangunan penyimpanan sementara batu bara (stockpile). Pemerintah Provinsi Jambi pada dasarnya siap memfasilitasi diskusi untuk membahas kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat.
Pemerintah bertekad untuk tetap berada di posisi netral, melindungi kepentingan masyarakat, sekaligus menjamin iklim investasi tetap berjalan kondusif di Provinsi Jambi. "Karena ini aspirasi masyarakat, nanti kita laporkan dulu ke pak gubernur. Kita minta aksi massa jangan sampai mengganggu mobilisasi di jalan lintas Sumatra Riau-Jambi," ujar Johansyah.
Diharapkan, permasalahan terkait jalan khusus batu bara ini dapat segera menemukan titik terang dan penyelesaian. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pihak yang akan dirugikan, baik masyarakat maupun investor, sehingga kedua aspek penting tersebut dapat berjalan seimbang.
Johansyah juga menambahkan harapan agar pertemuan yang dijadwalkan dapat menghasilkan kesepakatan. "Mudah-mudahan, karena ini hari Sabtu, Minggu, dan Senin bisa dijadwalkan. Namun, permintaan masyarakat harus hari ini, saya berharap ini selesai dengan baik," katanya, menunjukkan urgensi penanganan situasi.
Dampak Aksi dan Pengamanan Kepolisian
Aksi unjuk rasa penolakan jalan khusus batu bara ini secara signifikan berdampak pada arus lalu lintas di jalan lintas timur Sumatera. Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kemacetan total tidak dapat dihindari, menyebabkan frustrasi bagi para pengguna jalan.
Kabag Ops Polresta Jambi, Kompol Army Sevtiansyah, mengonfirmasi pengerahan 130 personel kepolisian untuk mengawal jalannya unjuk rasa tersebut. Pengamanan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memastikan aksi berjalan damai tanpa insiden yang tidak diinginkan.
Kompol Army berharap agar situasi dapat segera terurai dan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. "Semoga cepat terurai, selesai dan aspirasi masyarakat tersampaikan," tuturnya, menekankan pentingnya penyelesaian yang cepat dan efektif.
Kemacetan yang mengular hingga belasan kilometer ini menjadi bukti nyata dampak dari aksi penolakan jalan khusus batu bara. Kondisi ini menuntut respons cepat dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menemukan solusi jangka panjang.
Sumber: AntaraNews