Puan Maharani: Pemenuhan HAM adalah Fondasi Bangsa yang Berkeadilan

Puan pun menegaskan bahwa HAM merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang inklusif dan berkeadilan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan komitmennya dalam mendukung pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang selama ini termarjinalkan. Puan menekankan bahwa para pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional beberapa waktu lalu. Momen ini dijadikan pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali.

Puan pun menegaskan bahwa HAM merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang inklusif dan berkeadilan. "HAM tidak hanya soal kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan hak keadilan dalam hukum. Semua ini harus bisa didapatkan setiap warga negara Indonesia," tutur Puan dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.

Mantan Menko PMK ini pun mengapresiasi langkah Pemerintah dalam membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia pada era Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kehadiran kementerian tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat penegakan HAM di Indonesia.

"Kita berharap hadirnya Kementerian HAM dapat meningkatkan perbaikan mekanisme pengaduan HAM, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat marginal. Kami di DPR pun memfasilitasi dengan pembentukan Komisi baru terkait bidang HAM ini," paparnya.

Namun, Puan mengakui bahwa masih banyak tantangan pemenuhan HAM di Indonesia, terutama bagi masyarakat termarjinalkan. Ia menyoroti pentingnya perhatian terhadap perempuan kepala keluarga, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

"Pemerintah harus lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang rentan, yang selama ini belum menjadi prioritas dalam setiap penyusunan kebijakan," ungkap Puan.

Ia juga mengingatkan bahwa kelompok termarjinalkan tidak boleh hanya menjadi objek belas kasihan, tetapi harus dilibatkan dalam pembangunan. Menurut Puan, pemenuhan HAM harus mencakup semua lapisan masyarakat secara adil, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, dan sosial budaya.

"Maka kami berharap Pemerintah bisa memberi langkah konkret dalam memastikan masyarakat termarjinalkan mendapatkan hak-hak yang sama," ujar Puan.

Setiap anak bangsa pun, menurutnya, berhak untuk bermimpi dan meraih cita-citanya. Negara wajib hadir untuk memastikan pemenuhan HAM mereka. "Seperti akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, serta lapangan kerja yang bermartabat untuk semua orang," tutup Puan.