Program MBG Bisa Jadi Solusi Bantu Peternak soal Overproduksi Telur Ayam Ras

Permintaan Baru Dinilai Jadi Fenomena Pasar yang Wajar

Menurut Prof Imamudin, meningkatnya kebutuhan telur akibat program MBG merupakan fenomena pasar yang wajar ketika pemerintah menciptakan permintaan baru dalam skala besar.

“Saya meliat itu sebagai fenomena pasar. Tugas pemerintah adalah memastikan mekanisme pasar berjalan baik. Produksi telur misalnya harus dijaga stabilitasnya dari sisi biaya produksi, harga pangan, distribusi, dan lainnya. Itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan,” jelasnya.

Ia menilai kehadiran program besar seperti MBG secara otomatis akan memunculkan respons dari pasar dan membuka peluang ekonomi baru.

“Begitu ada program dan permintaan, pasti ada respons pasar. Itu justru positif karena membuka peluang ekonomi baru,” ujarnya.

“Kalau fenomena telur bisa terjadi, berarti komoditas lain juga bisa ikut bergerak. Ini sinyal positif sebuah program. Dari sisi ekonomi, ada multiplier effect yang nyata,” katanya.

Program MBG dinilai mampu menjadi penghubung antara kebutuhan gizi siswa dengan penguatan ekonomi masyarakat melalui penyerapan produk lokal dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM. Namun demikian, pemerintah dinilai perlu memperkuat komunikasi kepada masyarakat agar pelaksanaan MBG tidak memunculkan spekulasi baru terkait potensi kenaikan harga bahan pokok akibat meningkatnya permintaan pangan secara nasional.

Menurut Imamudin, dampak ekonomi MBG tidak bisa digeneralisasi karena setiap daerah memiliki karakter pasar yang berbeda. Di wilayah dengan basis produksi kuat, program ini berpotensi memperkuat ekonomi lokal. Sebaliknya, di daerah dengan pasokan terbatas, diperlukan mitigasi agar tidak terjadi distorsi harga.

Karena itu, ia menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha lokal.

Pengawasan dan Evaluasi Dinilai Penting

Evaluasi tersebut, kata dia, harus mencakup seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari pengadaan bahan baku, distribusi, pengolahan, hingga makanan diterima siswa. Langkah itu penting untuk mengetahui titik rawan yang dapat mengganggu mutu program maupun efisiensi anggaran.

Selain aspek teknis, kajian akademik juga diperlukan untuk mengukur dampak multiplier effect MBG terhadap peningkatan pendapatan petani, nelayan, pedagang pasar, hingga UMKM.

“Kalau dikelola benar, manfaat MBG bukan hanya untuk siswa. Program ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” katanya.

Ia juga menilai pemerintah perlu lebih aktif menjelaskan dampak ekonomi program kepada masyarakat agar tidak muncul spekulasi liar, termasuk soal tudingan bahwa MBG memperbesar utang negara.

“Masyarakat butuh penjelasan yang rasional. Kalau pemerintah bisa menjelaskan dengan baik, masyarakat pasti merespons positif,” ujarnya.

Isu Utang hingga Potensi Korupsi Jadi Sorotan

Menurut Imamudin, isu utang negara harus ditempatkan dalam konteks kebijakan fiskal nasional dan tidak dipandang secara sederhana.

“Fenomena utang itu realitas negara berkembang karena kita menganut politik defisit anggaran. Pertanyaannya bukan ada atau tidak ada utang, tapi defisit itu dialokasikan untuk apa dan dampaknya apa bagi masyarakat,” katanya.

Ia menilai pemerintah perlu menjawab kritik terhadap MBG dengan data konkret mengenai manfaat program bagi masyarakat.

“Kalau ada tuduhan MBG memperbesar utang, maka jawabannya harus berbasis data. Sejauh mana MBG meningkatkan kesehatan siswa, konsentrasi belajar, prestasi belajar, kesehatan fisik, lalu sejauh mana program ini menyerap komoditas lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Itu yang perlu dijelaskan pemerintah,” ujarnya.

Imamudin menegaskan MBG tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan sinergi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.

“Sekarang masyarakat sudah well informed. Apa pun isu yang berkembang pasti cepat trending. Belum lagi ada faktor politiking. Jadi wajar kalau muncul kritik, misalnya soal kualitas MBG yang dianggap belum standar,” katanya.

Karena itu, ia meminta pemerintah serius mengantisipasi persoalan tata kelola dan potensi korupsi dalam pelaksanaan program.

“Jangan sampai program sebesar ini dibajak oleh kelompok kecil yang punya kepentingan pragmatis, baik politik maupun ekonomi. Ini tugas berat pemerintah, bukan hanya menggulirkan program, tapi juga membersihkannya dari oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi,” ujarnya.

Pelibatan KPK Dinilai Langkah Positif

Imamudin turut mengapresiasi langkah pemerintah yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengawasan program MBG.

“Ketika pemerintah melibatkan KPK, itu langkah yang sangat tepat dan patut diapresiasi. Publik pasti akan melihat ada keseriusan menjaga integritas program,” katanya.

Dengan komunikasi publik yang kuat, pengawasan ketat, dan sinergi lintas sektor, program MBG dinilai berpotensi menjadi salah satu program strategis nasional yang tidak hanya meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dari desa hingga tingkat nasional.