Presiden Prabowo Tetapkan Biaya Haji 2026, Ini Daftarnya
Berikut adalah biaya haji 2026 yang sudah ditetapkan pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025.
Beleid ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M. Penetapan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Mengutip Antara, Jumat (5/12), dalam Keppres tersebut, pemerintah menetapkan besaran BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), disertai komponen nilai manfaat dari dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
BPIH adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu total keseluruhan biaya operasional haji yang dikelola oleh pemerintah, mencakup semua aspek mulai dari transportasi, akomodasi, hingga layanan di Arab Saudi.
Sedangkan Bipih adalah Biaya Perjalanan Ibadah Haji, yaitu sebagian dari total biaya haji yang dibayarkan langsung oleh Jemaah.
Rincian BPIH dan Bipih per Embarkasi
Biaya haji 2026 ditetapkan berbeda untuk setiap embarkasi. Berikut rinciannya:
Daftar BPIH 2026 per Embarkasi:
- Aceh: Rp78.324.981
- Medan: Rp79.379.071
- Batam: Rp87.380.981
- Padang: Rp81.085.481
- Palembang: Rp87.422.481
- Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp91.758.281
- Solo: Rp86.448.981
- Surabaya: Rp93.860.981
- Balikpapan: Rp88.791.481
- Banjarmasin: Rp88.754.481
- Makassar: Rp89.108.738
- Lombok: Rp88.167.381
- Kertajati: Rp91.774.581
- Yogyakarta: Rp86.170.981
Daftar Bipih Jamaah Haji Reguler 2026 per Embarkasi:
- Aceh: Rp45.109.422
- Medan: Rp46.163.512
- Batam: Rp54.125.422
- Padang: Rp47.869.922
- Palembang: Rp54.206.922
- Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp58.542.722
- Solo: Rp53.233.422
- Surabaya: Rp60.645.422
- Balikpapan: Rp55.575.922
- Banjarmasin: Rp55.538.922
- Makassar: Rp55.893.179
- Lombok: Rp54.951.822
- Kertajati: Rp58.559.022
- Yogyakarta: Rp52.955.422
Nilai Manfaat
Nilai manfaat bagi jamaah haji reguler ditetapkan sebesar Rp6,69 triliun.
Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai komponen layanan seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di Arafah–Muzdalifah–Mina, pembinaan, hingga perlindungan jamaah di Indonesia dan Arab Saudi.
Untuk jamaah haji khusus, nilai manfaat yang dialokasikan mencapai Rp7,23 miliar. Keppres juga menetapkan mekanisme penyetoran Bipih bagi jamaah reguler, petugas haji daerah, dan pembimbing KBIHU melalui bank-bank penerima setoran yang berada di bawah koordinasi BPKH.
Presiden turut memberi mandat kepada Menteri Haji dan Umrah untuk menetapkan aturan teknis lanjutan terkait implementasi keputusan ini.
Keppres Nomor 34 Tahun 2025 resmi berlaku sejak ditetapkan pada 13 November 2025.